Nasib PPLP/PPLM sangat miris. Para atlet yang harusnya dijaga asupan gizi, kalori, kini terpaksa makan mie instan. Pihak katering tak lagi memasok makanan karena sudah 40 hari tak dibayar.
Kondisi ini berawal dari hilangnya anggaran PPLP/PPLM di APBD Riau 2019. Sebelumnya, anggaran "pabrik atlet" ini ada di Dispora Riau. Namun pada APBD 2019, tak ada lagi alokasi dana untuk PPLP PPLM.
Para atlet dan pelatih PPLP/PPLM pun gerah. Mereka mendatangi Dispora Riau dan Sekdaprov Riau, Ahmad Hijazi. Apalagi, sempat beredar kabar "pabrik atlet" Riau itu akan dilikuidasi karena tak ada dana.
Saling menyalahkan lalu mulai terdengar. Dispora menyebut sudah mengajukan di R-APBD namun dicoret. Sedangkan Sekdaprov menyalahkan Dispora karena alpa memasukkan anggaran PPLP/PPLM, dan minta Dispora menggunakan prioritas agar PPLP/PPLM tetap berjalan. DPRD? Mereka anteng saja.
Akhirnya, Sekdaprov berinisiatif menggunakan "sedikit" dana CSR Pemprov Riau untuk membiayai PPLP/PPLM, itupun hanya untuk tiga bulan ke depan. Begitu pula Dispora, akan memprioritaskan pembiayaan PPLP/PPLM. Hanya untuk tiga bulan, terhitung dari Januari lalu.
Namun kini baru Februari, dan para atlet sudah tidak makan. Padahal, mereka sedang bersiap menghadapi Popnas 2019 di Papua, Oktober 2019. Para pelatih pun mengaku tidak bisa memaksa atlet latihan. "Bisa mati anak orang, mereka tidak makan."
Puluhan pelatih ini sudah menghadapi Kepala Dispora Riau, Doni Aprialdi, Senin (18/2) lalu. Namun Doni angkat tangan, dan mempersilahkan para pelatih mengadu ke Sekdaprov. Hasilnya? Belum ada!
Koordinator pelatih PPLP/PPLM, Hasnor, Selasa (19/2) mengatakan, mereka disuruh menunggu dua hari sementara Dispora dan Sekdaprov membahas hal ini. "Kami di suruh nunggu informasi dari Dispora. Sementara untuk makan minum atlet tidak ada. Atlet dusuruh puasa mungkin oleh pemerintah," papar pelatih atletik Riau ini.
Ini kisah memalukan. Entah bagaimana ceritanya, eksekutif dan legislatif Riau alpa memasukkan dana "pabrik atlet" Riau di APBD 2019. Sama sekali tak ada, nol!
Padahal, para atlet dan pelatih setiap hari berlatih keras untuk mengharumkan Riau di regional, nasional, dan membela Indonesia di internasional. Namun bagi para eksekutif dan legislatif Riau, mungkin anggaran perjalan dinas jauh lebih penting daripada mencetak atlet.
Apapun alasannya, kondisi ini tak lazim. Pemprov dan DPRD Riau tak usah mencla-mencle. Lanjutkan membiayai PPLP/PPLM atau tutup saja sekalian! Daripada menyiksa atlet dan pelatih yang berjuang demi nama daerah bahkan negara, namun mereka tak diberi makan. Itu keterlaluan!
Kondisi ini berawal dari hilangnya anggaran PPLP/PPLM di APBD Riau 2019. Sebelumnya, anggaran "pabrik atlet" ini ada di Dispora Riau. Namun pada APBD 2019, tak ada lagi alokasi dana untuk PPLP PPLM.
Para atlet dan pelatih PPLP/PPLM pun gerah. Mereka mendatangi Dispora Riau dan Sekdaprov Riau, Ahmad Hijazi. Apalagi, sempat beredar kabar "pabrik atlet" Riau itu akan dilikuidasi karena tak ada dana.
Saling menyalahkan lalu mulai terdengar. Dispora menyebut sudah mengajukan di R-APBD namun dicoret. Sedangkan Sekdaprov menyalahkan Dispora karena alpa memasukkan anggaran PPLP/PPLM, dan minta Dispora menggunakan prioritas agar PPLP/PPLM tetap berjalan. DPRD? Mereka anteng saja.
Akhirnya, Sekdaprov berinisiatif menggunakan "sedikit" dana CSR Pemprov Riau untuk membiayai PPLP/PPLM, itupun hanya untuk tiga bulan ke depan. Begitu pula Dispora, akan memprioritaskan pembiayaan PPLP/PPLM. Hanya untuk tiga bulan, terhitung dari Januari lalu.
Namun kini baru Februari, dan para atlet sudah tidak makan. Padahal, mereka sedang bersiap menghadapi Popnas 2019 di Papua, Oktober 2019. Para pelatih pun mengaku tidak bisa memaksa atlet latihan. "Bisa mati anak orang, mereka tidak makan."
Puluhan pelatih ini sudah menghadapi Kepala Dispora Riau, Doni Aprialdi, Senin (18/2) lalu. Namun Doni angkat tangan, dan mempersilahkan para pelatih mengadu ke Sekdaprov. Hasilnya? Belum ada!
Koordinator pelatih PPLP/PPLM, Hasnor, Selasa (19/2) mengatakan, mereka disuruh menunggu dua hari sementara Dispora dan Sekdaprov membahas hal ini. "Kami di suruh nunggu informasi dari Dispora. Sementara untuk makan minum atlet tidak ada. Atlet dusuruh puasa mungkin oleh pemerintah," papar pelatih atletik Riau ini.
Ini kisah memalukan. Entah bagaimana ceritanya, eksekutif dan legislatif Riau alpa memasukkan dana "pabrik atlet" Riau di APBD 2019. Sama sekali tak ada, nol!
Padahal, para atlet dan pelatih setiap hari berlatih keras untuk mengharumkan Riau di regional, nasional, dan membela Indonesia di internasional. Namun bagi para eksekutif dan legislatif Riau, mungkin anggaran perjalan dinas jauh lebih penting daripada mencetak atlet.
Apapun alasannya, kondisi ini tak lazim. Pemprov dan DPRD Riau tak usah mencla-mencle. Lanjutkan membiayai PPLP/PPLM atau tutup saja sekalian! Daripada menyiksa atlet dan pelatih yang berjuang demi nama daerah bahkan negara, namun mereka tak diberi makan. Itu keterlaluan!