Ratusan Orang Kena PHK

 Dampak Pandemi Covid-19 Pada Karyawan

Pekanbaru - Ratusan karyawan di Kota Pekanbaru harus terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Mereka terkena PHK selama Pandemi Covid-19 terjadi di Kota Pekanbaru.

Data dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Pekanbaru, jumlah pekerja yang terkena PHK akibat dampak Covid-19 hampir mencapai 300 orang. Total ada 287 orang karyawan yang terkena PHK selama Pandemi Covid-19 melanda.

"Jadi selama pandemi Covid-19 ada hampir 300 orang," ujar Kepala Disnaker kota Pekanbaru, Abdul Jamal akhir pekan lalu. Jamal merinci bahwa bulan Maret 2020 ada sebelas orang yang terkena PHK. Lalu April 2020 bertambah 20 orang.

Kemudian pada Mei 2020 sebanyak 15 orang. Lalu bulan Juni sebanyak 46 orang. Paling banyak karyawan terkena PHK pada bulan Juli 2020 yaitu 98 orang. Lalu pada Agustus 2020 bertambah 43 orang.

Jumlah karyawan yang terkena PHK pada bulan September 2020 kembali bertambah sebanyak 54 orang. "Jumlah karyawan yang terkena PHK bertambah setiap bulannya," terangnya.

Jamal menyebut ada karyawan yang terkena PHK berasal dari dua sektor utama. Mereka adalah karyawan dari sektor jasa dan perdagangan. Adanya Pandemi Covid-19 tidak cuma berdampak pada PHK karyawan. Ia menyebut ada sejumlah perusahaan merumahkan karyawannya.

Total jumlah karyawan yang dirumahkan mencapai 705 orang. Mereka berasal dari 70 perusahaan yang terkena dampak Covid-19. Pihaknya mengaku belum punya program khusus untuk membantu ratusan pekerja yang terkena PHK. Mereka mengaku masih mendata para karyawan yang terkena PHK. 

Dinas juga sudah memasukkan para karyawan tersebut dalam bursa kerja. Ia menilai upaya ini agar perusahaan bisa merekrut karyawan yang terkena dampak PHK. "Nanti perusahaan yang membutuhkan bisa merekrut sesuai keahliannya," ulasnya. (fer, Tribun)

Pontang Panting Cari Dana Talangan - Dana BOS 2020 Belum Cair

Kepala MTs Miftahul Huda Bengkalis bongkar tabungan
Guru Honorer bergaji Rp 500 ribu sebulan
Operasional sekolah bertumpu pada dana BOS - Syafrizal, Kepala SLB Sekar Meranti

Meranti - Hingga pertengahan Februari 2020, dana Biaya Operasional Sekolah (BOS), belum juga cair. Walhasil, sejumlah kepala sekolah di Riau, pontang-panting mencari dana talangan. Bahkan, ada juga kepala sekolah yang terpaksa memakai tabungan pribadinya untuk operasional sekolah.
Bukan tahun ini saja dana BOS telat cair di awal tahun. Pada tahun-tahun sebelum nya juga terlambat, bahkan bisa sampai lima bulan atau lebih, seperti yang dialami Syafrizal, Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) Sekar Meranti di kecamatan Rangsang Barat, Kepulauan Meranti. Akibat dana BOS belum cair, ia terpaksa meminjam ke sana-sini untuk bisa menalangi operasional sekolah. "Karena kita tidak ada pemasukan lain, jadi untuk operasional sekolah sepenuhnya kita bertumpu melalui dana BOS," ungkap Syafrizal, Jum'at (14/2).
Bahkan Syafrizal juga tidak bisa berharap banyak melalui komite sekolah. "Bahkan untuk honor komite itu juga masuk di dana BOS," katanya. Syafrizal mengatakan, setiap peserta didik di sekolahnya tidak dipungut biaya. Hal ini karena orangtua di daerah tersebut tidak mampu untuk membayar uang sekolah anaknya. "Bila kita pungut biaya maka anak-anak tersebut tidak bersekolah lagi. Jadi kita murni bagaimana agar para anak-anak disini dapat bersekolah," jelas Syafrizal.
Ia harus menjemput beberapa anak didiknya sebelum berangkat ke sekolah menggunakan becak barang miliknya setiap hari. "Pernah kita minta bantuan kepada orangtua untuk bisa setidaknya membelikan minyak membelikan minyak untuk antar jemput, tapi orang tuanya bilang untuk makan saja susah," ungkap Syafrizal. Untuk menalangi operasional sekolahnya saja Syafrizal harus melakukan berbagai cara, mulai dari melakukan pinjaman kepada pihak lain, ataupun berhutang dengan toko penyedia Alat Tulis Kantor (ATK). Untuk ATK kita terpaksa ngebon dengan toko ATK, yang kita bon pensil, buku tulis dan lainnya. Untuk kekurangannya kita terpaksa minjam dengan keluarga, kata Syafrizal.
Menanggapi pola pencairan dana BOS menjadk tiga tahap, menurutnya, bakal semakin memperburuk keadaab. "Ini tentu semakin mempersulit kita, karena dana BOS itu harapan kita untuk melaksanakan operasional sekolah," tuturnya.
Di SLB Sekar Meranti ada 10 guru termasuk Syafrizal. Setiap penyaluran dana BOS, pihaknya menerima Rp 24 juta. "Itu untuk membiayai operasional sekolah dan gaji guru yang kita bagi sama rata," ujar Syafrizal.
Keadaan bahkan semakin parah ketika kondisi sekolah juga saat ini sudah mulai rusak. Saat ini bangunan yang terbuat dari papan berukuran 5x10 meter suda mulai rusak. Tiang penyangga bangunan sudah lapuk dan keropos. Bangunan baru dibutuhkan selain untuk kelancaran proses belajar mengajar, juga untuk menampung siswa berkebutuhan khusus yang saat ini jumlahnya sudah mulai banyak di daerah tersebut. "Sekarang jumlah siswa yang sudah masuk Data Pokok Pendidikan (Dapodik) 45 orang. Masih ada 10 orang lagi, usianya belum bisa masuk SD. Sementara, ruang belajar sudah mulai rusak," tutur Syafrizal.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kepulauan Meranti Nuriman saat dimintai tanggapan terkait persoalan ini mengaku tidam bisa berkomentar banyak. Dirinya mengatakan untuk dana BOS memang ada prosedur yang memang disusun oleh pemerintah pusat. "Ada prosedur ada persyaratan, kan tidak semudah yang dibayangkan, sekolah harus menyiapkan rencana belanjanya seperti apa, karena pusat sekarang lebih ketat," ujar Nuriman.
Diberitakan sebelumnya, Kementrian Keuangan (Kemenkeu) merombak skema penyaluran dana BOS pada 2020 ini. Anggaran BOS ditetapkan sebesar Rp 54,32 Triliun atau naik 6,35% dibandingkan 2019.
Perubahan skema berlaku untuk seluruh sekolah di Indonesia, terutama kepada sekolah negeri dan beberapa swasta yang menerima. Perubahan yang terjadi adalah pada besaran unit cost. Sekolah Dasar (SD) menjadi Rp 900 ribu per anak dari yang sebelumnya Rp 800 ribu.
Lalu, Sekolah Menengah Pertama (SMP) menjadi Rp 1,1 juta per anak dari yang sebelumnya Rp 1 juta. Sedangkan untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) menjadi Rp 1,5 juta per anak dari sebelumnya Rp 1,4 juta, dan untuk SMK tetap sama yaitu Rp 2 juta per anak.
Terkait skema penyalurannya, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga mengungkapkan perubahannya, yaitu menjadi 3 tahap dari sebelumnya 4 tahap. Pada skema baru ini besaran tahap I adalah 30%, tahap II 40%, dan tahap III 30%. Pencairan tahap I paling cepat pada Januari, tahap II paling cepat April dan tahap III September mendatang. Kementrian Pendidikan Nasional juga menerapkan beberapa perubahan skema yang akan diimplementasikan dalam penyaluran dana BOS tahun 2020, antara lain Kementrian Keuangan langsung mentransfer dana BOS ke masing-masing sekolah. Tidak hanya itu, perubahan lainnya adalah penetapan SK sekolah penerima dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Sebelumnya, penetapan SK sekolah penerima dilakukan pemerintah daerah.
Selanjutnya, dana BOS juga bisa digunakan untuk pembayaran guru honorer yang memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) maksimal 50%. Intinya bukan untuk membiayai guru honorer baru. Sebelumnya, pembayaran maksimal hanya 15% di sekolah negeri, dan 30% di sekolah swasta.
Skema yang terakhir, kata Nadiem adalah tidak ada alokasi maksimal maupun minimal pemakaian dana BOS untuk buku maupun pembelian alat multimedia. Sebelumnya, pembelian buku dibatasi sebesar 20%, dan pembelian alat multimedia ditentukan kualitas dan kuantitas.
Tak hanya Syafrizal yang kelimpungan, Rosiman, Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Miftahul Huda di Bengkalis, terpaksa harus berjuang untuk membiayai operasional sekolah saat memasuki awal tahun. Bahkan, hingga dua bulan awal setiap tahun, Rosiman harus rela memakai tabungan pribadinya untuk membiayai operasional sekolah.
Kadang dirinya harus meminjam dari temannya karena tabungan pribadinya tidak mencukupi. Pasalnya, dana BOS merupakan tumpuan utama bagi madrasahnya dalam menjalankan operasional sekolah. Sehingga ketika dana ini tidak cair tentu harus ditanggulangi terlebih dahulu agar kegiatan sekolah tetap berjalan. 'Biasanya kami gunakan dulu kas sekolah. Kalau sudah tidak ada lagi kita sebagai kepala madrasahlah yang harus berkorban menanggulangu sementara," ungkap Kepala Sekolah MTs di Desa Tasik Serai, Tualang Mandau.
Menurut dia, meskipun tidak banyak Rosiman biasanya menggunakan tabungan pribadinya untuk operasional sekolah ini. Kalau sudah habis juga tabungan ini, baru dicarikan pinjaman kepada donatur yang mau meminjamkan. "Awal tahun biasanya seperti ini yang harus kita tanggulangi hingga Februari," ungkapnya.
Untuk tahun ini hasil rapat di kabupaten kemarin, dana BOS baru akan diterima sekolah paling lambat dua minggu lagi. Sama seperti tahun sebelumnya di Februari akhir baru bisa digunakan dana BOS. Meskipun hanya dua bulan, operasional yang harus ditalangi Rosiman perbulannya diawal tahun tidak sedikit. Paling sedikit 5 sampai 10 juta perbulannya yang harus dicarikannya untuk operasional sekolahnya. "Ini yang kita carikan menjadi langganan setiap tahunnya di bulan Januari dan Februari setiap tahunnya. Biasanya kita minjam dengan teman kita yang mampu," ungkapnya. Ia bercerita meskipun dirinya sebagai Kepala Sekolah disana, namun statusnya hanya sebagai guru honorer daerah. Dengan gaji perbulannya sebesar Rp 500 ribu.

Kepedulian Bagi Jihan Terus Mengalir

Kendari - Beragam bentuk kepedulian untuk Jihan (11), gadis kecil yang merawat keluarganya seorang diri di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, terus mengalir. Bantuan makanan dan santunan datang dari berbagai pihak.
Pada Jum'at (31/1/2020) menjelang siang, Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh menjenguk Jihan dan keluarga di Lepo-Lepo, Kendari. Abdurrahman mengaku tergerak datang setelah mendapat informasi terkait perjuangan anak kecil yang merawat keluarganya seorang diri itu.
"Saya kesini tergerak untuk melihat dan menjenguk Jihan dan keluarganya. Tidak bisa dibayangkan seorang gadia kecil yang merawat ibu yang sakit kanker stadium akhir dan adik-adiknya," kata Abdurahman.
Abdurrahman juga berbincang dengan Nuraini (37), ibu Jihan yang divonis kanker payudara stadium IV. Kanker telah menyebar ke hati dan organ lain. Nuraini yang terbaring di kasur menuturkan, rutin meminum obat.
Seperti diberitakan sebelunnya, Jihan selama tiga bulan terakhir tidak masuk sekolah karena merawat ibunya yang sakit serta lima adiknya. Anak sulung yang kini duduk di bangku kelas V sebuah madrasah itu bertahan ala kadarnya dan berharap bantuan tetangga. Ayahnya tidak lagi tinggal di situ setelah berpisah dengan ibunya.
Berbagai bantuan terus berdatangan untuk keluarga ini. Kiriman makanan dari tetangga datang setiap pagi dan sore. Sebelumnya, bantuan beras, telur, air mineral, bantal dan selimut juga datang dari berbagai pihak. Rumah permanen tiga kamar yang ditempati Jihan dan keluarga merupakan bantuan dari sebuah organisasi nirlaba. Rumah lama mereka yang berdinding papan sudah rusak dan tak berbentuk lagi.
Bantuan juga datang dari Debi (34), anggota staf RS Bahteramas Kendari, yang merawat Bilal, adik bungsu Jihan yang berusia enam bulan. Meski bukan kerabat Jihan, Debi tergerak untuk merawat Bilal sejak tiga pekan lalu.
"Pertama kali kenal keluarga ini ketika Ibu Nuraini dirawat di RS Bahteramas. Kondisinya drop dengan kanker stadium akhir. Disitu saya baru tahu dia punya anak bayi, si Bilal ini. Saya izin untuk rawat karena kondisinya kurus dan alergi," kata Debi.
Kondisi Jihan dan keluarganya yang terjerat kemiskinan semakin terpuruk dengan sulitnya akses kesehatan. Sejauh ini, jaminan kesehatan keluarga ini hanya BPJS dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk sang ibu. Sementara, anak-anaknya belum terdaftar sama sekali.
Abdurahman berharap, ada penanganan dari pemerintah bagi Nuraini dan anak-anaknya agar mendapatkan jaminan hidup. Selain itu, Pemerintah Kota Kendari harus memikirkan agar kasus-kasus seperti ini tidak terulang. Masyarakat miskin harus benar-benar terdata dan diupayakan dengan program terpadu agar keluar dari jerat kemiskinan.
Data Badan Pusar Statistik menunjukkan, persentase penduduk miskin di Kendari hingga 2017 terus turun. Pada 2015 sebesar 5,58 persen, turun jadi 5,51 persen pada 2016, serta 5,01 persen di 2017. Akan tetapi, indeks kedalaman kemiskinan tidak berubah. Pada 2015 sebesar 0,75 persen, turun menjadi 0,69 persen di 2016, dan kembali ke 0,75 persen di 2017.
Sementara itu, data Dinas Sosial Kota Kendari menunjukkan kenaikan jumlah orang yang berhak menerima bantuan sosial. Dari 74.000 jiwa pada 2017 meningkat menjadi 89.000 jiwa pada tahun 2018. Adapun APBD Kota Kendari mencapai Rp 1,5 triliun tahun ini.
Kepala Bidang Fakir Miskin Dinas Sosial Kendari Sri Nursam Dewi menuturkan, program bantuan masyarakat terus dikucurkab setiap tahun. Pada 2020, bantuan pangan nontunai juga naik 26 persen menjadi Rp 150.000.

India Tunda Eksekusi Mati Geng Pemerkosa

Eksekusi hukuman mati dengan cara digantung bagi empat pria anggota geng pemerkosa dan pembunuh di India ditunda hingga keluarnya keputusan lebih lanjut. Penundaan eksekusi itu diputuskan pengadilan di India, Jum'at (31/1/2020). Hukuman mati tersebut terkait dengan kasus pemerkosaan dan pembunuhan di sebuah bus di New Delhi tahun 2012. Kasus brutal itu memantik kemarahan warga setempat, yang berunjuk rasa selama berminggu-minggu. Empat pelaku kejahatan itu dinyatakan bersalah tahun 2013. Satu pelaku lagi, yang diduga sebagai pemimpin geng tersebut, tewas bunuh diri di penjara. Keempat pelaku rencananya akan dieksekusi dengan cara digantung secara berurutan, Sabtu ini pukul 06.00, dan bakal menjadi eksekusi mati pertama di India sejak 2015. Eksekusi ditunda karena di antara pelaku masih memiliki hak banding.

Erdogan Kecam Arab Terkait Proposal Trump

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Jum'at (31/1/2020), mengecam mengecam beberapa negara Arab yang mendukung proposal damai Palestina-Israel usulan Presiden Amerika Serikat Donal Trump dan menyebut sikap negara-negara itu sebagai "pengkhianatan". " Beberapa negara Arab yang mendukung pengkhianatan terhadap Jerusalem, rakyat mereka, dan lebih penting lagi terhadap kemanusiaan," kata Erdogan di hadapan para pemimpin partainya tingkat provinsi di Ankara. Ia secara eksplisit menyebut nama-nama negara Arab yang dikecamnya, yakni Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain dan Oman. "Kalian memalukan! Kalian memalukan!" kata Erdogan. Trump mengumumkan proposal damai Palestina-Israel di Washington, Selasa (28/1). Para duta besar dari Oman, UEA dan Bahrain menghadiri acara di Gedung Putih itu.

Abbas Putuskan Hubungan dengan Israel-As

Presiden Palestina Tolak Rencana Perdamaian Trump

Kairo - Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengumumkan, dia memutuskan hubungan dengan Israel dan Amerika Serikat (AS) buntut rencana perdamaian yang diungkap Presiden Donald Trump.
Abbas menegaskan hal itu dalam pertemuan darurat Liga Arab di Kairo, Mesir, Sabtu (1/2), usai Trump mengumumkan "kesepakatan abad ini" di Gedung Putih.
Kami umumkan kepada Anda semua bahwa tidak ada relasi dengan Israel, dan AS. Termasuk kerjasama di bidang keamanan," tegas Abbas.
Presiden Palestina berusia 84 tahun itu menyatakan, rencana perdamaian Trump merupakan pelanggaran Perjanjian Oslo yang diteken pada 1993 silam. Dilansir AFP, Sabtu (1/2), Abbas menuturkan dia mengambil sikap itu menyusul "penolakan legitimasi internasional" dari AS dan Israel.
"Israel akan menanggung akibatnya sebagai negara penjajah di teritori Palestina,' ungkap Abbas, seraya menambahkan mereka akan berjuang lewat jalan damai.
Dikutip Al Jazeera, Abbas menerangkan bagaimana dia diberitahu bahwa Trump hendak mengirimkan rencana perdamaian yang disebutnya " kesepakatan terbesar abad ini". Trump bertanya apakah saya bisa berbicara kepadanya di telepon. Saya menjawab 'tidak'. Dia mengirim surat, saya menolak menerimanya," katanya.
Dia menekankan bahwa Palestina berkomitmen untuk mengakhiri pendudukan Tel Aviv, dan menetapkan negara dengan ibukotanya di Yerusalem Timur.
Dalam pengumuman yang disampaikan bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Selasa (28/1), Trump menyampaikan pokok rencana perdamaiannya. Diantaranya adalah mengakui kedaulatan Israel berdasarkan wilayah yang diduduki (dijajah), dimana Israel membangun pemukiman
Kemudia Yerusalem adalah "ibukota Israel yang tak terbagi", seraya menawarkan Abu Dis, kawasan pinggiran Yerusalem Timur, sebagai ibukota masa depan Palestina.
Kemudian presiden dari Partai Republik tersebut menekankan penduduk kedua negara tidak akan tercerabut dari wilayah mereka masing-masing. Berarti, Truml tidak akan mengulik permukiman Yahudi di Tepi Barat, yang oleh sebagian komunitas internasional termasuk PBB menganggapnya ilegal.
Trump menyatakan, dia menawarkn konsep itu dengan durasi empat tahun, dimana Ramallah bisa mempelajari dan kemudian menegosiasikannya.

Satpol PP Amankan 17 Pelajar di Warnet, Pertanyakan Izin Pengelola

Pekanbaru - Sebanyak 17 pelajar di Pekanbaru berhasil diamankan Satpol PP Kota Pekanbaru saat menggelar razia warung internet (warnet) di Jalan Suka Karya, Rabu (29/1). Mereka ketahuan bermain di warnet saat jam pelajaran.
Rombongan petugas Satpol PP mendatangi sebuah warnet di Jalan Suka Karya tersebut, setelah mendapatkan laporan dari masyarakat yang mengatakan warnet itu sering dijadikan tempat bermain pelajar.
"Dari laporan warga, ada indikasi setiap hari warnet di Suka Karya menampung anak sekolah bermain disana," ujar Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat Badan Satpol PP Pekanbaru Desheriyanto.
Tim Satpol PP menyisir beberapa warnet dan tempat playstation di Jalan Suka Karya. "Makanya tadi kita sisir sekitar 15 warnet dan satu playstation, dan berhasil mengamankan 17 pelajar," sebut Desheryanto.
Selain mengamankan pelajar, Satpol PP juga memberikan surat pemanggilan kepada pengelola warnet dan playstation bersangkutan. Instansi penegak peraturan daerah (perda) itu meminta pengelola menunjukkan perizinan usaha mereka.
"Pemanggilan ini untuk mempertanyakan perizinan dan juga mengingatkan kepada pengelola agar tidak lagi menerima pelajar di jam sekolah," jelasnya.
Sedangkan para pelajar yang terjaring razia diberi pembinaan serta memanggil para orangtua mereka.
"Setelah diberikan pembinaan, mereka kita minta menghubungi pihak sekolah atau orangtua masing-masing untuk menjemput ke kantor Satpol PP. Sehingga baik pihak sekolah maupun orangtua tahu dengan aktivitas anak-anaknya," ujarnya.
Pihak Satpol PP juga mengingatkan kepada pelaku usaha warnet dan playstaion supaya menolak pengunjung pelajar dan tidal bermain saat jam pelajaran.