Presiden Palestina Tolak Rencana Perdamaian Trump
Kairo - Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengumumkan, dia memutuskan hubungan dengan Israel dan Amerika Serikat (AS) buntut rencana perdamaian yang diungkap Presiden Donald Trump.
Abbas menegaskan hal itu dalam pertemuan darurat Liga Arab di Kairo, Mesir, Sabtu (1/2), usai Trump mengumumkan "kesepakatan abad ini" di Gedung Putih.
Kami umumkan kepada Anda semua bahwa tidak ada relasi dengan Israel, dan AS. Termasuk kerjasama di bidang keamanan," tegas Abbas.
Presiden Palestina berusia 84 tahun itu menyatakan, rencana perdamaian Trump merupakan pelanggaran Perjanjian Oslo yang diteken pada 1993 silam. Dilansir AFP, Sabtu (1/2), Abbas menuturkan dia mengambil sikap itu menyusul "penolakan legitimasi internasional" dari AS dan Israel.
"Israel akan menanggung akibatnya sebagai negara penjajah di teritori Palestina,' ungkap Abbas, seraya menambahkan mereka akan berjuang lewat jalan damai.
Dikutip Al Jazeera, Abbas menerangkan bagaimana dia diberitahu bahwa Trump hendak mengirimkan rencana perdamaian yang disebutnya " kesepakatan terbesar abad ini". Trump bertanya apakah saya bisa berbicara kepadanya di telepon. Saya menjawab 'tidak'. Dia mengirim surat, saya menolak menerimanya," katanya.
Dia menekankan bahwa Palestina berkomitmen untuk mengakhiri pendudukan Tel Aviv, dan menetapkan negara dengan ibukotanya di Yerusalem Timur.
Dalam pengumuman yang disampaikan bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Selasa (28/1), Trump menyampaikan pokok rencana perdamaiannya. Diantaranya adalah mengakui kedaulatan Israel berdasarkan wilayah yang diduduki (dijajah), dimana Israel membangun pemukiman
Kemudia Yerusalem adalah "ibukota Israel yang tak terbagi", seraya menawarkan Abu Dis, kawasan pinggiran Yerusalem Timur, sebagai ibukota masa depan Palestina.
Kemudian presiden dari Partai Republik tersebut menekankan penduduk kedua negara tidak akan tercerabut dari wilayah mereka masing-masing. Berarti, Truml tidak akan mengulik permukiman Yahudi di Tepi Barat, yang oleh sebagian komunitas internasional termasuk PBB menganggapnya ilegal.
Trump menyatakan, dia menawarkn konsep itu dengan durasi empat tahun, dimana Ramallah bisa mempelajari dan kemudian menegosiasikannya.
Kairo - Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengumumkan, dia memutuskan hubungan dengan Israel dan Amerika Serikat (AS) buntut rencana perdamaian yang diungkap Presiden Donald Trump.
Abbas menegaskan hal itu dalam pertemuan darurat Liga Arab di Kairo, Mesir, Sabtu (1/2), usai Trump mengumumkan "kesepakatan abad ini" di Gedung Putih.
Kami umumkan kepada Anda semua bahwa tidak ada relasi dengan Israel, dan AS. Termasuk kerjasama di bidang keamanan," tegas Abbas.
Presiden Palestina berusia 84 tahun itu menyatakan, rencana perdamaian Trump merupakan pelanggaran Perjanjian Oslo yang diteken pada 1993 silam. Dilansir AFP, Sabtu (1/2), Abbas menuturkan dia mengambil sikap itu menyusul "penolakan legitimasi internasional" dari AS dan Israel.
"Israel akan menanggung akibatnya sebagai negara penjajah di teritori Palestina,' ungkap Abbas, seraya menambahkan mereka akan berjuang lewat jalan damai.
Dikutip Al Jazeera, Abbas menerangkan bagaimana dia diberitahu bahwa Trump hendak mengirimkan rencana perdamaian yang disebutnya " kesepakatan terbesar abad ini". Trump bertanya apakah saya bisa berbicara kepadanya di telepon. Saya menjawab 'tidak'. Dia mengirim surat, saya menolak menerimanya," katanya.
Dia menekankan bahwa Palestina berkomitmen untuk mengakhiri pendudukan Tel Aviv, dan menetapkan negara dengan ibukotanya di Yerusalem Timur.
Dalam pengumuman yang disampaikan bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Selasa (28/1), Trump menyampaikan pokok rencana perdamaiannya. Diantaranya adalah mengakui kedaulatan Israel berdasarkan wilayah yang diduduki (dijajah), dimana Israel membangun pemukiman
Kemudia Yerusalem adalah "ibukota Israel yang tak terbagi", seraya menawarkan Abu Dis, kawasan pinggiran Yerusalem Timur, sebagai ibukota masa depan Palestina.
Kemudian presiden dari Partai Republik tersebut menekankan penduduk kedua negara tidak akan tercerabut dari wilayah mereka masing-masing. Berarti, Truml tidak akan mengulik permukiman Yahudi di Tepi Barat, yang oleh sebagian komunitas internasional termasuk PBB menganggapnya ilegal.
Trump menyatakan, dia menawarkn konsep itu dengan durasi empat tahun, dimana Ramallah bisa mempelajari dan kemudian menegosiasikannya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar