Satpol PP Amankan 17 Pelajar di Warnet, Pertanyakan Izin Pengelola

Pekanbaru - Sebanyak 17 pelajar di Pekanbaru berhasil diamankan Satpol PP Kota Pekanbaru saat menggelar razia warung internet (warnet) di Jalan Suka Karya, Rabu (29/1). Mereka ketahuan bermain di warnet saat jam pelajaran.
Rombongan petugas Satpol PP mendatangi sebuah warnet di Jalan Suka Karya tersebut, setelah mendapatkan laporan dari masyarakat yang mengatakan warnet itu sering dijadikan tempat bermain pelajar.
"Dari laporan warga, ada indikasi setiap hari warnet di Suka Karya menampung anak sekolah bermain disana," ujar Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat Badan Satpol PP Pekanbaru Desheriyanto.
Tim Satpol PP menyisir beberapa warnet dan tempat playstation di Jalan Suka Karya. "Makanya tadi kita sisir sekitar 15 warnet dan satu playstation, dan berhasil mengamankan 17 pelajar," sebut Desheryanto.
Selain mengamankan pelajar, Satpol PP juga memberikan surat pemanggilan kepada pengelola warnet dan playstation bersangkutan. Instansi penegak peraturan daerah (perda) itu meminta pengelola menunjukkan perizinan usaha mereka.
"Pemanggilan ini untuk mempertanyakan perizinan dan juga mengingatkan kepada pengelola agar tidak lagi menerima pelajar di jam sekolah," jelasnya.
Sedangkan para pelajar yang terjaring razia diberi pembinaan serta memanggil para orangtua mereka.
"Setelah diberikan pembinaan, mereka kita minta menghubungi pihak sekolah atau orangtua masing-masing untuk menjemput ke kantor Satpol PP. Sehingga baik pihak sekolah maupun orangtua tahu dengan aktivitas anak-anaknya," ujarnya.
Pihak Satpol PP juga mengingatkan kepada pelaku usaha warnet dan playstaion supaya menolak pengunjung pelajar dan tidal bermain saat jam pelajaran.

Peternak Ayam Rakyat Terimpit

Harga jual ayam hidup sering jatuh dibawah ongkos produksi. Peternak berharap segera ada langkah.
Data Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat atau Pinsar Indonesia menyebutkan, harga rata-rata bulanan ayam hidup dibawah ongkos produksi terjadi di 21 bulan dari total 38 bulan sejak Januari 2016. Artinya, harga jual diatas harga pokok produksi hanya terjadi di 17 bulan sisanya.
Enam bulan terakhir, harga rata-rata ayam hidup turun dari Rp 19.000 per kilogram (kg) menjadi Rp 17.373 per kg. Ketidakseimbangan pasokan dan permintaan dinilai menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas.
Terkait hal itu, para peternak unggas rakyat yang tergabung dalam Pinsar Indonesia, Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN), dan Perhimpunan Peternak Unggas Nusantara (PPUN) berunjuk rasa di kawasan Monas Jakarta, Selasa (5/3/2019). Mereka meminta pemerintah melindungi usaha peternakan rakyat, menurunkan harga sarana prasarana produksi khususnya pakan dan bibit, serta mengendalikan pasokan bibit dan produksi ayam hidup.
Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat, pada awal Oktober 2018, harga daging ayam Rp 33.600 per kg, sementara awal Maret 2019 Rp 32.100 per kg. Padahal, harga acuan sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2018 ditetapkan Rp34.000 per kg di tingkat konsumen dan Rp 18.000-Rp 20.000 di tingkat peternak.
Sekretaris Jenderal GOPAN Sugeng Wahyudi menyebutkan, saat ini harga jual ayam di tingkat peternak rata-rata Rp 15.000 per kg. Di sejumlah daerah, seperti Indramayu, harganya Rp 14.000 per kg. Padahal, ongkos produksinya sekitar Rp 19.300 per kg.
Sekitar 70 persen pembentuk harga daging ayam ditingkat peternak berasal dari komponen pakan. Namun, harga pakan terua naik. Sepanjang tahun 2018, harga pakan naik 6 kali dengan total kenaikan Rp 850 per kg.
Secara terpisah, penasihat Gabungan Pengusaha Makanan Ternak (GPMT) Sudirman berpendapat, harga pakan ternak sudah turun dari Rp 7.600 per kg pada akhr 2018 menjadi Rp 7.100- Rp 7.200 per kg. Penurunan itu terutama dipengaruhi turunnya harga jagung dari Rp 6.500 per kg menjadi Rp 4.800 per kg.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, pihaknya akan memanggil pengusaha pakan dan peternakan skala besar pekan ini untuk mencari solusi. "Saat ini, (petani) jagung sedang panen, artinya harga jagung turun sehingga harga pakan juga harus turun," ujarnya.
Selain soal harga pakan, Kementerian Pertanian juga akan membahas pasokan bibit untuk mengendalikan produksi ayam. (JUD)

Pelaku Usaha Keberatan Atas Besarnya Pajak dari Pemerintah

Menurut Wijatmoko, para pelaku usaha memiliki alasan tersendiri sehingga tidak dapat menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Di sisi lain, Apindo Riau pun tetap menampung aspirasi dari pelaku usaha yang merasa keberatan atas aturan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah. Bahkan ia mencontohkan, pelaku usaha yang bergerak pada sektor kuliner dan makanan, mengeluhkan pajak yang dibebankan terhadap mereka terlalu besar sehingga berdampak langsung terhadap penjualan.
"Terlalu besar pajak untuk makanan, sehingga menurunkan daya beli masyarakat," katanya.
Bapenda menetapkan pajak makanan di restoran sebesar 10 persen dari harga jual produk. Keluhan dari pelaku usaha restoran kata Wijatmoko, persentase tersebut terlalu besar dan berdampak terhadap melemah daya beli konsumen (masyarakat). "Sedangkan pelaku usaha di samping itu juga harus menuntaskan kewajiban (bayar pajak, red) mereka," terangnya.
Apindo pun menilai, pajak 10 persen terhadap makanan yang terlalu tinggi ini sama sekali tidak memacu tumbuh kembang industri kulner dan makanan. Atas dasar itu, Pemko Pekanbaru melalui Bapendanya, agar segera mengevaluasi pajak sebesar 10 persen tersebut. "Karena pada dasarnya melemahnya daya beli masyarakat ini membuat industrinya tidak tumbuh dan berkembang," jelasnya. (dri)

Prabowo Sampaikan Keyakinannya

Sambutan yang diterima saat safari ke daerah membuat para kandidat peserta Pemilihan Presiden 2019 semakin yakin menghadapi pemungutan suara pada 17 April mendatang. Kegakinan inj disampaikan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto di Jawa Timur.
Saat melihat antusiasme warga yang menyambutnya di Gresik, Jawa Timur, Senin (25/2/2019), Prabowo mengatakan, melihat antusiasme kalian seperti ini, ini memberi tanda 17 April nanti kita bisa menang."
Saat di Gresik, Prabowo mengatakan, sebenarnya ia cukup lelah setelah pada hari Minggu mengikuti serangkaian kegiatan di Mojokerto, Jombang, dan Lamongan.
Kemudian, sebelum tiba di Gresik, kemarin Prabowo berziarah ke Makam KH Raden As'ad Syamsul Arifin di Situbondo, bersilaturahmi ke Ponpes Salafiah Syafiyah Sukorejo Situbondo dan Ponpes Sidogiri, Pasuruan. "Tetapi, melihat semangat kalian, itu sumber semangat dan energi baru bagi saya," katanya.
Prabowo meyakini, seluruh rakyat Indonesia sudah pintar dalam memilih pemimpinnya. Ia juga percaya bisa melakukan perubahan besar bersama rakyat. "Kemenangan kita nanti adalah kemenangan seluruh rakyat," ucapnya.
Guna mewujudkan kemenangan itu, Prabowo meminta kepada warga yang hadir pada pertemuannya itu agar mengajak kerabat dan saudara bahwa sudah saatnya tahun ini rakyat mengambil alih kedaulatan sendiri. Caranya yakni dengan mendukung pasangan Prabowo-Sandiaga.
Pada selasa ini, Prabowo akan mengunjungi sejumlah ponpes di Madura. Kunjungan ini, menurut dia, dilalukan untuk mempererat tali silaturahmi. (ACI/IKI))

Dana Desa Bukan Dari Jokowi

Pengucuran dana desa bukanlah keinginan dan kebijakan pemerintahan pemerintahan Jokowi, tapi adalah amanat Undang Undang tentang Desa yang disahkan di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tanpa UU tersebut, dana desa tidak bisa dikucurkan.
"Dana desa yang dialokasikan Rp 1 miliar per desa adalah amanat dari Undang-Undang Desa yang disahkan tahun 2013, di era pemerintahan SBY," tegas ekonom Rizal Ramli kepada wartawan di Jakarta, senin (25/2).
Undang-undang desa tersebut jelas Rizal Ramli, diperjuangkan oleh asosiasi-asosiasi kepal desa, terutama parade Nusantara dengan ketua umumnya Sudir Santoso dan Ketua Dewan Pembina Rizal Ramli sendiri yang diperjuangkan sejak tahun 2011.
"Kemudian pembahasan undang-undang tersebut banyak dibantu oleh ketua DPR Marzuki Alie ketika itu," ungkap Rizal Ramli.
Rizal Ramli yang juga bekas Menko Kemaritiman Pemerintahan Jokowi tersebut menilai bahwa selama 4 tahun pemerintahan yang dipimpin Jokowi sekarang ini, tebaran optisme Jkowi makin lama semakin memudar. Bahkan dalam banyak hal harapan akan kehidupan yang lebih baik makin memudar.
"Ekonomi stagnan 5 persen, daya beli masyarakat merosot, pengurangan angka kemiskinan terendah sejak reformasi. Joko Widodo hanya mengurangi 450 orang miskin per tahun. Bandingkan dengan di era Presiden Gus Dur yang berhasil menurunkan kemiskinan 5,05 juta orang pertahun, Habibie 1,5 juta orang per tahun, Mega 570 orang pertahun dan SBY 840 orang per tahun," ungkap Rizal Ramli.
Rendahnya penurunan kemiskinan di masa Presiden Widodo dinilai Rizal Ramli karena garis ekonominya yang meninggalkan Trisakti, terutama karena kebijakan impor yang ugal-ugalan dan penghapusan subsidi listrik 450 VA dan 900 VA.
"Ini sangat memukul daya beli golongan menengah bawah dan di tambah pula risiko makro ekonomi Indonesia semakin meningkat selama 2 tahun terakhit. Boro-boro kedaulatan pangan tercapai, yang terjadi justru impor ugal-ugalan yang sangat merugikan petani," tegas Rizal Ramli.
Begitu juga kata Rizal Ramli di bidang kedaulatan keuangan. Boro-boro kedaulatan keuangan yang tercapai, justru utang yang semakin besar dengan yield yang merupakan salah satu yang tertinggi di kawasan Asia Pasifik. Risiko makro ekonomi Indonesia meningkat 2 tahun terakhir dalam bentuk defisit neraca perdagangan (-8,57 USD tahun 2018) dan defisit transaksi berjalan (-9,1 milyar dolar AS pada quartal 4 2018). Ini defisit neraca transaksi berjalan yang paling parah atau terbukti sejak 4,5 tahun terakhir.
"Kegagalan Jokowi untuk mencapai kedaulatan pangan dan kedaulatan keuangan terjadi karena tidak ada tidak ada konsistensi antara tujuan strategi kebijakan dan personalia. Tujuan untuk mencapai swasembada pangan dikhianati dengan impor ugal-ugalan dan penunjukan pejabat yang doyan rente," tegas Rizal Ramli.
Demikian juga dalam hal tujuan kemandirian keuangan, dikhianati dengan kebijakan pinjaman luar negeri yang jorjoran dan menunjukkan pejabat keuangan yang doyan memberikan yield import beli tertinggi yaitu 2-3% diatas negara yang ratingnya lebih rendah dari Indonesia seperti Filipina dan Vietnam. (sam)

Infrastruktur Lintas Sumatera Memprihatinkan

Kondisi Jalan Lintas Sumatera rute Palembang-Jambi memprihatinkan. Sejumlah ruas jalan rusak sedang hingga berat. Waktu tempuh perjalanan meningkat karena macet panjang. Rusaknya jalan juga jadi penyebab kecelakaan yang merenggut korban jiwa.
Senin (25/2/2019), Suratman (47) sedang menunggu bantuan. Truk yang ia kemudikan terperosok di bahu Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) di Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Palembang. Sejak subuh, ia berupaya mengeluarkan truk bermuatan 23 ton minyak kelapa sawit mentah (CPO), tetapi tak berhasil.
Kondisi Jalinsum, terutama yang menghubungkan Palembang-Jambi, berlubang dan bergelombang hampir di semua ruas. Kondisi itu terjadi sejak empat bulan lalu.
Di sejumlah titik ruas jalan, debu pekat mengganggu pengendara. Di bahu jalan, banyak tumpukan tanah bekas galian.
Rabu (13/2), kecelakaan terjadi di Lubuk Karet, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin. Akibatnya, 3 orang tewas dan 10 orang luka-luka. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Supriyadi mengatakan, kecelakaan kerap terjadi di Jalinsum ruas Palembang-Jambi. Selain jalan rusak, juga ada tikungan tajam di beberapa ruas jalan. Jalan sangat sempit dibandingkan jumlah kendaraan yang lewat. Ia berharap jalan dilebarkan untuk mengurangi kemacetan dan kecelakaan.
Sabtu (23/2), Kompas menyusuri Jalinsum dari Palembang-Bayung Lencir sejauh 138 kilometer. Beberapa ruas jalan tampak rusak parah, terutama di Kecamatan Sungai Lilin dan Bayung Lencir.
Kompas menyaksikan, dua truk terguling sehingga terjadi kemacetan sekitar 7 kilometer. Untuk mencapai Kecamatan Bayung Lencir perlu waktu 7 jam. Padahal normalnya hanya 4 jam. Jalinsum merupakan jalur strategis dan jadi akes utama pengangkutan komoditas seperti karet, sawit, kayu, dan CPO.
Kepala Dinas Perhubungan Musi Banyuasin Pathi Ridwan mengatakan, pemda, perusahaan, fan masyarakat sekitar memperbaiki jalan secara swadaya. Lubang jalan ditambal dengan batu agregat. "Kami sangat berharap jalan segera diperbaiki," katanya.
Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Palembang V Syaiful Anwar menjelaskan, dari 390 kilometer panjang jalan Jalinsum yang menghubungkan Sumsel-Jambi dan Sumsel-Lampung sekitar 15 persen rusak. Hal ini akibat muatan kendaraan yang melebihi kemampuan jalan serta drainase tertutup oleh pembangunan warga di bahu jalan. Akibatnya, air hujan menggenangi dan merusak jalan.
Untuk perbaikan sejumlah ruas Jalinsum tahun 2019, dianggarkan dana Rp 1,4 triliun. (BAM)

Guru Mogok Mengajar Lagi

Tunjangan tahun lalu untuk perbaikan penghasilan, lauk pauk, dan insentif sebanyak 1.065 guru SMA/SMK di Mimika belum juga dibayarkan hingga Senin (25/2/2019).
Mogok guru SMA dan SMK di seluruh Kabupaten Mimika kembali terjadi, Senin (25/2/2019). Mereka akan mengajar lagi setelah dipastikan menerima pembayaran tunggakan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP), uang lauk pauk (ULP), dan insentif tahun anggaran 2018, yang totalnya Rp 22,5 miliar untuk 1.065 guru.
Sebelumnya, mogok guru di seluruh Mimika terjadi sepekan pada Oktober 2018. Saat itu, 8.380 siswa tak bisa mengikuti kegiatan belajar.
Dari pantauan kemarin, mogok ditandai unjuk rasa sekitar 500 guru yang berjalan kaki dari dua sekolah ke Lapangan Timika Indah. Mereka menuntut Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Mimika segera membayar tunggakan TPP, ULP, dan insentif bagi 1.065 guru tersebut.
Koordinator Aliansi Guru Bersatu SMA dan SMK Kabupaten Mimika, Erlince Gobai, yang ditemui di lokasi menegaskan, para guru hanya mengajar siswa kelas tiga karena sedang bersiap menghadapi ujian nasional, Maret 2019.
"Kami tak akan mengajar siswa kelas I dan II hingga Selasa ini. Jika hingga Rabu (27/2) belum ada jawaban dari Pemprov Papua dan Pemkab Mimika, kami akan melanjutkan aksi mogok mengajar," ujarnya.
Kondisi itu membuat ketiadaan aktivitas belajar di 19 SMA dan 24 SMK di Kabupaten Mimika. Para siswa kembali pulang sekitar pukul 07.00 WIT.
Sebanyak 1.065 guru yang mogok kemarin terdiri dari 304 guru berstatus aparatur sipil negara dan 761 honorer.
Besaran uang lauk pauk per guru Rp 770.000 per bulan. TPP guru di wilayah kategori kota Rp 1,5 juta per bulan, kategori pinggiran kota Rp 1,6 juta per bulan, dan jauh Rp 2 juta per bulan. Adapun insentif bagi guru honorer dari kategori kota, pinggiran, dan jauh nilainya sama dengan TPP.
Kemarin, para guru menggelar orasi dan membaca puisi tentang nasib guru di Lapangan Timika Indah. Aksi damai yang diikuti wakil guru dari seluruh SMA/SMK itu berakhit di Bundaran Timika Indah sekitar pukul 11.00 WIT.
Ditemui di Mimika, Uskup Timika Mgr John Philip Saklil mengatakan, mogoknya para guru seperti di Mimika bisa mengancam masa depan para pelajar di Papua.
"Pemprov Papua dan Pemda Mimika jangan saling melempar tanggung jawab. Para guru hanya meminta haknya. Sebab, mereka sudah melaksanakan kewajibannya mengajar para siswa," tutur John.
Sikap Pemprov Papua dan Pemkab Mimika yang tak berkomitmen mengembangkan sumber daya manusia akan menyebabkan dunia pendidikan di Papua tak berjalan optimal. Padahal, sumber anggaran yang ditetapkan Pemda mencapai triliunan rupiah setiap tahun.
April 2018, DPRD menetapkan APBD Kabupaten Mimika Rp 2,8 triliun. Jumlah penduduk di daerah ini 205.591 jiwa, berdasarkan data BPS 2018.
Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Papua Protasius Lobya berharap para guru yang mogok mengajar menghentikan aksinya. "Pemprov Papua akan membayar tunjangan tahun 2019, Maret ini," ujarnya.
Akhir tahun 2018, para wakil guru sudah diterima DPRD, bahkan juga diterima bupati. Namun, tuntutan guru belum juga diwujudkan. (FLO Kompas)