Jumat, 09 April 2021

Cara Agar Hero Leader Tidak Pernah Ketawan Oleh Musuh di Game Lords Mobile

 Hal paling mengesalkan di game Lords Mobile itu selain kena zeroin sama musuh, yaitu apabila Hero Leader kita Ketawan sama musuh. Kenapa? Sebabnya karena efeknya itu, kita jadi nggak maksimal apabila mau menyerang atau ketika diserang musuh. Hal ini dikarenakan cuma Hero Leader yang bisa pakai gear untuk war. Selain itu, cuma Hero Leader yang bisa menggunakan talenta war. Jadi war tanpa Hero Leader? Sebaiknya tidak usah aja deh, daripada rugi banyak. 

Selain itu, cuma Hero Leader juga yang memakai gelar buat ningkatin riset, pembangunan, merger pack dan training familiar, hunting monster, dan lain lain tergantung hear yang dipakai. 

Biasanya kalo Hero Leader Ketawan oleh musuh, bila ct kita masih dibawah level 17 alias istilahnya itu masih ct kayu, musuh tidak bisa mengeksekusi mati Hero Leader kita. Dia bisa lepas sendiri setelah beberapa hari, cuma saya agak lupa berapa hari nya, atau kita tebus sesuai dengan negosiasi sama yang jawab, atau apabila CT musuh yang Nawan Hero kita itu dibakar sama player lain, atau dia mau nyari aman dengan memakai Shield. Tapi apabila CT kita sudah level 17 keatas, butuh 2 hari sampai musuh mengeksekusi mati Hero kita, setelah itu kita bangkitkan pakai buah kebangkitan yang bisa dibeli item nya di shop, baru Hero kita bisa hidup lagi dan bisa kita gunakan. 

Nah, untuk menghindari semua hal2 yang tidak menyenangkan tersebut, saya akan kasih tips agar Hero Leader kita tidak akan pernah ketawan sama musuh. Cara ini baru saja saya dapatkan idenya setelah bermain sejak mulai main pertama kali beberapa bulan yang lalu. Asal bisa dilakukan dengan disiplin, maka dapat dipastikan anda tidak akan khawatir Hero anda akan ketawan sama musuh.

Biasanya, ada beberapa cara yang lazim dilakukan player. Diantaranya selalu memakai Shield. Cara ini tentu sangatlah boros, karena anda butuh stok item Shield yang lumayan banyak. Cara paling efisien adalah dengan menyimpannya di shelter dengan minimal ditemani oleh seorang troops. Cuma, masih ada celah ketawan, misal ketika kita mau mengerjakan misi pahlawan yang butuh waktu agak lama, apalagi kita pakai item brave Shield buat nambah stamina. Kedua apabila mau hunting monster. Saya dulunya cukup sering ketawan heronya pas melakukann kedua hal ini. Atau yang lebih konyol lagi apabila kita malah gunain Hero utama buat nambang. Ini adalah kesalahan yang paling sering saya lakukan di awal awal main dulu akibat ketidaktahuan. Makanya, untuk mencegah semua hal itu terjadi, untuk memastikan Hero Leader anda tidak akan pernah ketawan sama musuh dengan cara yang efisien dan mudah, maka leader anda harus selalu disimpan di shelter selalu beserta minimal seorang troops. Untuk misi pahlawan, hunting monster dan nambang, gunakan saja hero hero lain. Untuk itulah kita butuh semua Hero kita levelnya harus maksimal semua, karena itu ada banyak gunanya. Nanti deh, di tulisan tulisan berikutnya, mungkin saya akan menuliskannya untuk anda semua. Jangan lupa selalu cek tiap 12 jam sekali, karena limit waktu menyimpan Hero Leader dan troops di shelter itu cuma 12 jam.

Senin, 19 Oktober 2020

Ratusan Orang Kena PHK

 Dampak Pandemi Covid-19 Pada Karyawan


Pekanbaru - Ratusan karyawan di Kota Pekanbaru harus terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Mereka terkena PHK selama Pandemi Covid-19 terjadi di Kota Pekanbaru.

Data dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Pekanbaru, jumlah pekerja yang terkena PHK akibat dampak Covid-19 hampir mencapai 300 orang. Total ada 287 orang karyawan yang terkena PHK selama Pandemi Covid-19 melanda.

"Jadi selama pandemi Covid-19 ada hampir 300 orang," ujar Kepala Disnaker kota Pekanbaru, Abdul Jamal akhir pekan lalu. Jamal merinci bahwa bulan Maret 2020 ada sebelas orang yang terkena PHK. Lalu April 2020 bertambah 20 orang.

Kemudian pada Mei 2020 sebanyak 15 orang. Lalu bulan Juni sebanyak 46 orang. Paling banyak karyawan terkena PHK pada bulan Juli 2020 yaitu 98 orang. Lalu pada Agustus 2020 bertambah 43 orang.

Jumlah karyawan yang terkena PHK pada bulan September 2020 kembali bertambah sebanyak 54 orang. "Jumlah karyawan yang terkena PHK bertambah setiap bulannya," terangnya.

Jamal menyebut ada karyawan yang terkena PHK berasal dari dua sektor utama. Mereka adalah karyawan dari sektor jasa dan perdagangan. Adanya Pandemi Covid-19 tidak cuma berdampak pada PHK karyawan. Ia menyebut ada sejumlah perusahaan merumahkan karyawannya.

Total jumlah karyawan yang dirumahkan mencapai 705 orang. Mereka berasal dari 70 perusahaan yang terkena dampak Covid-19. Pihaknya mengaku belum punya program khusus untuk membantu ratusan pekerja yang terkena PHK. Mereka mengaku masih mendata para karyawan yang terkena PHK. 

Dinas juga sudah memasukkan para karyawan tersebut dalam bursa kerja. Ia menilai upaya ini agar perusahaan bisa merekrut karyawan yang terkena dampak PHK. "Nanti perusahaan yang membutuhkan bisa merekrut sesuai keahliannya," ulasnya. (fer, Tribun)

Senin, 17 Februari 2020

Pontang Panting Cari Dana Talangan - Dana BOS 2020 Belum Cair

Kepala MTs Miftahul Huda Bengkalis bongkar tabungan
Guru Honorer bergaji Rp 500 ribu sebulan
Operasional sekolah bertumpu pada dana BOS - Syafrizal, Kepala SLB Sekar Meranti

Meranti - Hingga pertengahan Februari 2020, dana Biaya Operasional Sekolah (BOS), belum juga cair. Walhasil, sejumlah kepala sekolah di Riau, pontang-panting mencari dana talangan. Bahkan, ada juga kepala sekolah yang terpaksa memakai tabungan pribadinya untuk operasional sekolah.
Bukan tahun ini saja dana BOS telat cair di awal tahun. Pada tahun-tahun sebelum nya juga terlambat, bahkan bisa sampai lima bulan atau lebih, seperti yang dialami Syafrizal, Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) Sekar Meranti di kecamatan Rangsang Barat, Kepulauan Meranti. Akibat dana BOS belum cair, ia terpaksa meminjam ke sana-sini untuk bisa menalangi operasional sekolah. "Karena kita tidak ada pemasukan lain, jadi untuk operasional sekolah sepenuhnya kita bertumpu melalui dana BOS," ungkap Syafrizal, Jum'at (14/2).
Bahkan Syafrizal juga tidak bisa berharap banyak melalui komite sekolah. "Bahkan untuk honor komite itu juga masuk di dana BOS," katanya. Syafrizal mengatakan, setiap peserta didik di sekolahnya tidak dipungut biaya. Hal ini karena orangtua di daerah tersebut tidak mampu untuk membayar uang sekolah anaknya. "Bila kita pungut biaya maka anak-anak tersebut tidak bersekolah lagi. Jadi kita murni bagaimana agar para anak-anak disini dapat bersekolah," jelas Syafrizal.
Ia harus menjemput beberapa anak didiknya sebelum berangkat ke sekolah menggunakan becak barang miliknya setiap hari. "Pernah kita minta bantuan kepada orangtua untuk bisa setidaknya membelikan minyak membelikan minyak untuk antar jemput, tapi orang tuanya bilang untuk makan saja susah," ungkap Syafrizal. Untuk menalangi operasional sekolahnya saja Syafrizal harus melakukan berbagai cara, mulai dari melakukan pinjaman kepada pihak lain, ataupun berhutang dengan toko penyedia Alat Tulis Kantor (ATK). Untuk ATK kita terpaksa ngebon dengan toko ATK, yang kita bon pensil, buku tulis dan lainnya. Untuk kekurangannya kita terpaksa minjam dengan keluarga, kata Syafrizal.
Menanggapi pola pencairan dana BOS menjadk tiga tahap, menurutnya, bakal semakin memperburuk keadaab. "Ini tentu semakin mempersulit kita, karena dana BOS itu harapan kita untuk melaksanakan operasional sekolah," tuturnya.
Di SLB Sekar Meranti ada 10 guru termasuk Syafrizal. Setiap penyaluran dana BOS, pihaknya menerima Rp 24 juta. "Itu untuk membiayai operasional sekolah dan gaji guru yang kita bagi sama rata," ujar Syafrizal.
Keadaan bahkan semakin parah ketika kondisi sekolah juga saat ini sudah mulai rusak. Saat ini bangunan yang terbuat dari papan berukuran 5x10 meter suda mulai rusak. Tiang penyangga bangunan sudah lapuk dan keropos. Bangunan baru dibutuhkan selain untuk kelancaran proses belajar mengajar, juga untuk menampung siswa berkebutuhan khusus yang saat ini jumlahnya sudah mulai banyak di daerah tersebut. "Sekarang jumlah siswa yang sudah masuk Data Pokok Pendidikan (Dapodik) 45 orang. Masih ada 10 orang lagi, usianya belum bisa masuk SD. Sementara, ruang belajar sudah mulai rusak," tutur Syafrizal.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kepulauan Meranti Nuriman saat dimintai tanggapan terkait persoalan ini mengaku tidam bisa berkomentar banyak. Dirinya mengatakan untuk dana BOS memang ada prosedur yang memang disusun oleh pemerintah pusat. "Ada prosedur ada persyaratan, kan tidak semudah yang dibayangkan, sekolah harus menyiapkan rencana belanjanya seperti apa, karena pusat sekarang lebih ketat," ujar Nuriman.
Diberitakan sebelumnya, Kementrian Keuangan (Kemenkeu) merombak skema penyaluran dana BOS pada 2020 ini. Anggaran BOS ditetapkan sebesar Rp 54,32 Triliun atau naik 6,35% dibandingkan 2019.
Perubahan skema berlaku untuk seluruh sekolah di Indonesia, terutama kepada sekolah negeri dan beberapa swasta yang menerima. Perubahan yang terjadi adalah pada besaran unit cost. Sekolah Dasar (SD) menjadi Rp 900 ribu per anak dari yang sebelumnya Rp 800 ribu.
Lalu, Sekolah Menengah Pertama (SMP) menjadi Rp 1,1 juta per anak dari yang sebelumnya Rp 1 juta. Sedangkan untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) menjadi Rp 1,5 juta per anak dari sebelumnya Rp 1,4 juta, dan untuk SMK tetap sama yaitu Rp 2 juta per anak.
Terkait skema penyalurannya, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga mengungkapkan perubahannya, yaitu menjadi 3 tahap dari sebelumnya 4 tahap. Pada skema baru ini besaran tahap I adalah 30%, tahap II 40%, dan tahap III 30%. Pencairan tahap I paling cepat pada Januari, tahap II paling cepat April dan tahap III September mendatang. Kementrian Pendidikan Nasional juga menerapkan beberapa perubahan skema yang akan diimplementasikan dalam penyaluran dana BOS tahun 2020, antara lain Kementrian Keuangan langsung mentransfer dana BOS ke masing-masing sekolah. Tidak hanya itu, perubahan lainnya adalah penetapan SK sekolah penerima dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Sebelumnya, penetapan SK sekolah penerima dilakukan pemerintah daerah.
Selanjutnya, dana BOS juga bisa digunakan untuk pembayaran guru honorer yang memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) maksimal 50%. Intinya bukan untuk membiayai guru honorer baru. Sebelumnya, pembayaran maksimal hanya 15% di sekolah negeri, dan 30% di sekolah swasta.
Skema yang terakhir, kata Nadiem adalah tidak ada alokasi maksimal maupun minimal pemakaian dana BOS untuk buku maupun pembelian alat multimedia. Sebelumnya, pembelian buku dibatasi sebesar 20%, dan pembelian alat multimedia ditentukan kualitas dan kuantitas.
Tak hanya Syafrizal yang kelimpungan, Rosiman, Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Miftahul Huda di Bengkalis, terpaksa harus berjuang untuk membiayai operasional sekolah saat memasuki awal tahun. Bahkan, hingga dua bulan awal setiap tahun, Rosiman harus rela memakai tabungan pribadinya untuk membiayai operasional sekolah.
Kadang dirinya harus meminjam dari temannya karena tabungan pribadinya tidak mencukupi. Pasalnya, dana BOS merupakan tumpuan utama bagi madrasahnya dalam menjalankan operasional sekolah. Sehingga ketika dana ini tidak cair tentu harus ditanggulangi terlebih dahulu agar kegiatan sekolah tetap berjalan. 'Biasanya kami gunakan dulu kas sekolah. Kalau sudah tidak ada lagi kita sebagai kepala madrasahlah yang harus berkorban menanggulangu sementara," ungkap Kepala Sekolah MTs di Desa Tasik Serai, Tualang Mandau.
Menurut dia, meskipun tidak banyak Rosiman biasanya menggunakan tabungan pribadinya untuk operasional sekolah ini. Kalau sudah habis juga tabungan ini, baru dicarikan pinjaman kepada donatur yang mau meminjamkan. "Awal tahun biasanya seperti ini yang harus kita tanggulangi hingga Februari," ungkapnya.
Untuk tahun ini hasil rapat di kabupaten kemarin, dana BOS baru akan diterima sekolah paling lambat dua minggu lagi. Sama seperti tahun sebelumnya di Februari akhir baru bisa digunakan dana BOS. Meskipun hanya dua bulan, operasional yang harus ditalangi Rosiman perbulannya diawal tahun tidak sedikit. Paling sedikit 5 sampai 10 juta perbulannya yang harus dicarikannya untuk operasional sekolahnya. "Ini yang kita carikan menjadi langganan setiap tahunnya di bulan Januari dan Februari setiap tahunnya. Biasanya kita minjam dengan teman kita yang mampu," ungkapnya. Ia bercerita meskipun dirinya sebagai Kepala Sekolah disana, namun statusnya hanya sebagai guru honorer daerah. Dengan gaji perbulannya sebesar Rp 500 ribu.

Minggu, 02 Februari 2020

Kepedulian Bagi Jihan Terus Mengalir

Kendari - Beragam bentuk kepedulian untuk Jihan (11), gadis kecil yang merawat keluarganya seorang diri di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, terus mengalir. Bantuan makanan dan santunan datang dari berbagai pihak.
Pada Jum'at (31/1/2020) menjelang siang, Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh menjenguk Jihan dan keluarga di Lepo-Lepo, Kendari. Abdurrahman mengaku tergerak datang setelah mendapat informasi terkait perjuangan anak kecil yang merawat keluarganya seorang diri itu.
"Saya kesini tergerak untuk melihat dan menjenguk Jihan dan keluarganya. Tidak bisa dibayangkan seorang gadia kecil yang merawat ibu yang sakit kanker stadium akhir dan adik-adiknya," kata Abdurahman.
Abdurrahman juga berbincang dengan Nuraini (37), ibu Jihan yang divonis kanker payudara stadium IV. Kanker telah menyebar ke hati dan organ lain. Nuraini yang terbaring di kasur menuturkan, rutin meminum obat.
Seperti diberitakan sebelunnya, Jihan selama tiga bulan terakhir tidak masuk sekolah karena merawat ibunya yang sakit serta lima adiknya. Anak sulung yang kini duduk di bangku kelas V sebuah madrasah itu bertahan ala kadarnya dan berharap bantuan tetangga. Ayahnya tidak lagi tinggal di situ setelah berpisah dengan ibunya.
Berbagai bantuan terus berdatangan untuk keluarga ini. Kiriman makanan dari tetangga datang setiap pagi dan sore. Sebelumnya, bantuan beras, telur, air mineral, bantal dan selimut juga datang dari berbagai pihak. Rumah permanen tiga kamar yang ditempati Jihan dan keluarga merupakan bantuan dari sebuah organisasi nirlaba. Rumah lama mereka yang berdinding papan sudah rusak dan tak berbentuk lagi.
Bantuan juga datang dari Debi (34), anggota staf RS Bahteramas Kendari, yang merawat Bilal, adik bungsu Jihan yang berusia enam bulan. Meski bukan kerabat Jihan, Debi tergerak untuk merawat Bilal sejak tiga pekan lalu.
"Pertama kali kenal keluarga ini ketika Ibu Nuraini dirawat di RS Bahteramas. Kondisinya drop dengan kanker stadium akhir. Disitu saya baru tahu dia punya anak bayi, si Bilal ini. Saya izin untuk rawat karena kondisinya kurus dan alergi," kata Debi.
Kondisi Jihan dan keluarganya yang terjerat kemiskinan semakin terpuruk dengan sulitnya akses kesehatan. Sejauh ini, jaminan kesehatan keluarga ini hanya BPJS dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk sang ibu. Sementara, anak-anaknya belum terdaftar sama sekali.
Abdurahman berharap, ada penanganan dari pemerintah bagi Nuraini dan anak-anaknya agar mendapatkan jaminan hidup. Selain itu, Pemerintah Kota Kendari harus memikirkan agar kasus-kasus seperti ini tidak terulang. Masyarakat miskin harus benar-benar terdata dan diupayakan dengan program terpadu agar keluar dari jerat kemiskinan.
Data Badan Pusar Statistik menunjukkan, persentase penduduk miskin di Kendari hingga 2017 terus turun. Pada 2015 sebesar 5,58 persen, turun jadi 5,51 persen pada 2016, serta 5,01 persen di 2017. Akan tetapi, indeks kedalaman kemiskinan tidak berubah. Pada 2015 sebesar 0,75 persen, turun menjadi 0,69 persen di 2016, dan kembali ke 0,75 persen di 2017.
Sementara itu, data Dinas Sosial Kota Kendari menunjukkan kenaikan jumlah orang yang berhak menerima bantuan sosial. Dari 74.000 jiwa pada 2017 meningkat menjadi 89.000 jiwa pada tahun 2018. Adapun APBD Kota Kendari mencapai Rp 1,5 triliun tahun ini.
Kepala Bidang Fakir Miskin Dinas Sosial Kendari Sri Nursam Dewi menuturkan, program bantuan masyarakat terus dikucurkab setiap tahun. Pada 2020, bantuan pangan nontunai juga naik 26 persen menjadi Rp 150.000.

India Tunda Eksekusi Mati Geng Pemerkosa

Eksekusi hukuman mati dengan cara digantung bagi empat pria anggota geng pemerkosa dan pembunuh di India ditunda hingga keluarnya keputusan lebih lanjut. Penundaan eksekusi itu diputuskan pengadilan di India, Jum'at (31/1/2020). Hukuman mati tersebut terkait dengan kasus pemerkosaan dan pembunuhan di sebuah bus di New Delhi tahun 2012. Kasus brutal itu memantik kemarahan warga setempat, yang berunjuk rasa selama berminggu-minggu. Empat pelaku kejahatan itu dinyatakan bersalah tahun 2013. Satu pelaku lagi, yang diduga sebagai pemimpin geng tersebut, tewas bunuh diri di penjara. Keempat pelaku rencananya akan dieksekusi dengan cara digantung secara berurutan, Sabtu ini pukul 06.00, dan bakal menjadi eksekusi mati pertama di India sejak 2015. Eksekusi ditunda karena di antara pelaku masih memiliki hak banding.

Erdogan Kecam Arab Terkait Proposal Trump

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Jum'at (31/1/2020), mengecam mengecam beberapa negara Arab yang mendukung proposal damai Palestina-Israel usulan Presiden Amerika Serikat Donal Trump dan menyebut sikap negara-negara itu sebagai "pengkhianatan". " Beberapa negara Arab yang mendukung pengkhianatan terhadap Jerusalem, rakyat mereka, dan lebih penting lagi terhadap kemanusiaan," kata Erdogan di hadapan para pemimpin partainya tingkat provinsi di Ankara. Ia secara eksplisit menyebut nama-nama negara Arab yang dikecamnya, yakni Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain dan Oman. "Kalian memalukan! Kalian memalukan!" kata Erdogan. Trump mengumumkan proposal damai Palestina-Israel di Washington, Selasa (28/1). Para duta besar dari Oman, UEA dan Bahrain menghadiri acara di Gedung Putih itu.

Abbas Putuskan Hubungan dengan Israel-As

Presiden Palestina Tolak Rencana Perdamaian Trump

Kairo - Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengumumkan, dia memutuskan hubungan dengan Israel dan Amerika Serikat (AS) buntut rencana perdamaian yang diungkap Presiden Donald Trump.
Abbas menegaskan hal itu dalam pertemuan darurat Liga Arab di Kairo, Mesir, Sabtu (1/2), usai Trump mengumumkan "kesepakatan abad ini" di Gedung Putih.
Kami umumkan kepada Anda semua bahwa tidak ada relasi dengan Israel, dan AS. Termasuk kerjasama di bidang keamanan," tegas Abbas.
Presiden Palestina berusia 84 tahun itu menyatakan, rencana perdamaian Trump merupakan pelanggaran Perjanjian Oslo yang diteken pada 1993 silam. Dilansir AFP, Sabtu (1/2), Abbas menuturkan dia mengambil sikap itu menyusul "penolakan legitimasi internasional" dari AS dan Israel.
"Israel akan menanggung akibatnya sebagai negara penjajah di teritori Palestina,' ungkap Abbas, seraya menambahkan mereka akan berjuang lewat jalan damai.
Dikutip Al Jazeera, Abbas menerangkan bagaimana dia diberitahu bahwa Trump hendak mengirimkan rencana perdamaian yang disebutnya " kesepakatan terbesar abad ini". Trump bertanya apakah saya bisa berbicara kepadanya di telepon. Saya menjawab 'tidak'. Dia mengirim surat, saya menolak menerimanya," katanya.
Dia menekankan bahwa Palestina berkomitmen untuk mengakhiri pendudukan Tel Aviv, dan menetapkan negara dengan ibukotanya di Yerusalem Timur.
Dalam pengumuman yang disampaikan bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Selasa (28/1), Trump menyampaikan pokok rencana perdamaiannya. Diantaranya adalah mengakui kedaulatan Israel berdasarkan wilayah yang diduduki (dijajah), dimana Israel membangun pemukiman
Kemudia Yerusalem adalah "ibukota Israel yang tak terbagi", seraya menawarkan Abu Dis, kawasan pinggiran Yerusalem Timur, sebagai ibukota masa depan Palestina.
Kemudian presiden dari Partai Republik tersebut menekankan penduduk kedua negara tidak akan tercerabut dari wilayah mereka masing-masing. Berarti, Truml tidak akan mengulik permukiman Yahudi di Tepi Barat, yang oleh sebagian komunitas internasional termasuk PBB menganggapnya ilegal.
Trump menyatakan, dia menawarkn konsep itu dengan durasi empat tahun, dimana Ramallah bisa mempelajari dan kemudian menegosiasikannya.

Kamis, 30 Januari 2020

Satpol PP Amankan 17 Pelajar di Warnet, Pertanyakan Izin Pengelola

Pekanbaru - Sebanyak 17 pelajar di Pekanbaru berhasil diamankan Satpol PP Kota Pekanbaru saat menggelar razia warung internet (warnet) di Jalan Suka Karya, Rabu (29/1). Mereka ketahuan bermain di warnet saat jam pelajaran.
Rombongan petugas Satpol PP mendatangi sebuah warnet di Jalan Suka Karya tersebut, setelah mendapatkan laporan dari masyarakat yang mengatakan warnet itu sering dijadikan tempat bermain pelajar.
"Dari laporan warga, ada indikasi setiap hari warnet di Suka Karya menampung anak sekolah bermain disana," ujar Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat Badan Satpol PP Pekanbaru Desheriyanto.
Tim Satpol PP menyisir beberapa warnet dan tempat playstation di Jalan Suka Karya. "Makanya tadi kita sisir sekitar 15 warnet dan satu playstation, dan berhasil mengamankan 17 pelajar," sebut Desheryanto.
Selain mengamankan pelajar, Satpol PP juga memberikan surat pemanggilan kepada pengelola warnet dan playstation bersangkutan. Instansi penegak peraturan daerah (perda) itu meminta pengelola menunjukkan perizinan usaha mereka.
"Pemanggilan ini untuk mempertanyakan perizinan dan juga mengingatkan kepada pengelola agar tidak lagi menerima pelajar di jam sekolah," jelasnya.
Sedangkan para pelajar yang terjaring razia diberi pembinaan serta memanggil para orangtua mereka.
"Setelah diberikan pembinaan, mereka kita minta menghubungi pihak sekolah atau orangtua masing-masing untuk menjemput ke kantor Satpol PP. Sehingga baik pihak sekolah maupun orangtua tahu dengan aktivitas anak-anaknya," ujarnya.
Pihak Satpol PP juga mengingatkan kepada pelaku usaha warnet dan playstaion supaya menolak pengunjung pelajar dan tidal bermain saat jam pelajaran.

Kamis, 07 Maret 2019

Peternak Ayam Rakyat Terimpit

Harga jual ayam hidup sering jatuh dibawah ongkos produksi. Peternak berharap segera ada langkah.
Data Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat atau Pinsar Indonesia menyebutkan, harga rata-rata bulanan ayam hidup dibawah ongkos produksi terjadi di 21 bulan dari total 38 bulan sejak Januari 2016. Artinya, harga jual diatas harga pokok produksi hanya terjadi di 17 bulan sisanya.
Enam bulan terakhir, harga rata-rata ayam hidup turun dari Rp 19.000 per kilogram (kg) menjadi Rp 17.373 per kg. Ketidakseimbangan pasokan dan permintaan dinilai menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas.
Terkait hal itu, para peternak unggas rakyat yang tergabung dalam Pinsar Indonesia, Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN), dan Perhimpunan Peternak Unggas Nusantara (PPUN) berunjuk rasa di kawasan Monas Jakarta, Selasa (5/3/2019). Mereka meminta pemerintah melindungi usaha peternakan rakyat, menurunkan harga sarana prasarana produksi khususnya pakan dan bibit, serta mengendalikan pasokan bibit dan produksi ayam hidup.
Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat, pada awal Oktober 2018, harga daging ayam Rp 33.600 per kg, sementara awal Maret 2019 Rp 32.100 per kg. Padahal, harga acuan sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2018 ditetapkan Rp34.000 per kg di tingkat konsumen dan Rp 18.000-Rp 20.000 di tingkat peternak.
Sekretaris Jenderal GOPAN Sugeng Wahyudi menyebutkan, saat ini harga jual ayam di tingkat peternak rata-rata Rp 15.000 per kg. Di sejumlah daerah, seperti Indramayu, harganya Rp 14.000 per kg. Padahal, ongkos produksinya sekitar Rp 19.300 per kg.
Sekitar 70 persen pembentuk harga daging ayam ditingkat peternak berasal dari komponen pakan. Namun, harga pakan terua naik. Sepanjang tahun 2018, harga pakan naik 6 kali dengan total kenaikan Rp 850 per kg.
Secara terpisah, penasihat Gabungan Pengusaha Makanan Ternak (GPMT) Sudirman berpendapat, harga pakan ternak sudah turun dari Rp 7.600 per kg pada akhr 2018 menjadi Rp 7.100- Rp 7.200 per kg. Penurunan itu terutama dipengaruhi turunnya harga jagung dari Rp 6.500 per kg menjadi Rp 4.800 per kg.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, pihaknya akan memanggil pengusaha pakan dan peternakan skala besar pekan ini untuk mencari solusi. "Saat ini, (petani) jagung sedang panen, artinya harga jagung turun sehingga harga pakan juga harus turun," ujarnya.
Selain soal harga pakan, Kementerian Pertanian juga akan membahas pasokan bibit untuk mengendalikan produksi ayam. (JUD)

Rabu, 06 Maret 2019

Pelaku Usaha Keberatan Atas Besarnya Pajak dari Pemerintah

Menurut Wijatmoko, para pelaku usaha memiliki alasan tersendiri sehingga tidak dapat menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Di sisi lain, Apindo Riau pun tetap menampung aspirasi dari pelaku usaha yang merasa keberatan atas aturan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah. Bahkan ia mencontohkan, pelaku usaha yang bergerak pada sektor kuliner dan makanan, mengeluhkan pajak yang dibebankan terhadap mereka terlalu besar sehingga berdampak langsung terhadap penjualan.
"Terlalu besar pajak untuk makanan, sehingga menurunkan daya beli masyarakat," katanya.
Bapenda menetapkan pajak makanan di restoran sebesar 10 persen dari harga jual produk. Keluhan dari pelaku usaha restoran kata Wijatmoko, persentase tersebut terlalu besar dan berdampak terhadap melemah daya beli konsumen (masyarakat). "Sedangkan pelaku usaha di samping itu juga harus menuntaskan kewajiban (bayar pajak, red) mereka," terangnya.
Apindo pun menilai, pajak 10 persen terhadap makanan yang terlalu tinggi ini sama sekali tidak memacu tumbuh kembang industri kulner dan makanan. Atas dasar itu, Pemko Pekanbaru melalui Bapendanya, agar segera mengevaluasi pajak sebesar 10 persen tersebut. "Karena pada dasarnya melemahnya daya beli masyarakat ini membuat industrinya tidak tumbuh dan berkembang," jelasnya. (dri)

Prabowo Sampaikan Keyakinannya

Sambutan yang diterima saat safari ke daerah membuat para kandidat peserta Pemilihan Presiden 2019 semakin yakin menghadapi pemungutan suara pada 17 April mendatang. Kegakinan inj disampaikan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto di Jawa Timur.
Saat melihat antusiasme warga yang menyambutnya di Gresik, Jawa Timur, Senin (25/2/2019), Prabowo mengatakan, melihat antusiasme kalian seperti ini, ini memberi tanda 17 April nanti kita bisa menang."
Saat di Gresik, Prabowo mengatakan, sebenarnya ia cukup lelah setelah pada hari Minggu mengikuti serangkaian kegiatan di Mojokerto, Jombang, dan Lamongan.
Kemudian, sebelum tiba di Gresik, kemarin Prabowo berziarah ke Makam KH Raden As'ad Syamsul Arifin di Situbondo, bersilaturahmi ke Ponpes Salafiah Syafiyah Sukorejo Situbondo dan Ponpes Sidogiri, Pasuruan. "Tetapi, melihat semangat kalian, itu sumber semangat dan energi baru bagi saya," katanya.
Prabowo meyakini, seluruh rakyat Indonesia sudah pintar dalam memilih pemimpinnya. Ia juga percaya bisa melakukan perubahan besar bersama rakyat. "Kemenangan kita nanti adalah kemenangan seluruh rakyat," ucapnya.
Guna mewujudkan kemenangan itu, Prabowo meminta kepada warga yang hadir pada pertemuannya itu agar mengajak kerabat dan saudara bahwa sudah saatnya tahun ini rakyat mengambil alih kedaulatan sendiri. Caranya yakni dengan mendukung pasangan Prabowo-Sandiaga.
Pada selasa ini, Prabowo akan mengunjungi sejumlah ponpes di Madura. Kunjungan ini, menurut dia, dilalukan untuk mempererat tali silaturahmi. (ACI/IKI))

Dana Desa Bukan Dari Jokowi

Pengucuran dana desa bukanlah keinginan dan kebijakan pemerintahan pemerintahan Jokowi, tapi adalah amanat Undang Undang tentang Desa yang disahkan di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tanpa UU tersebut, dana desa tidak bisa dikucurkan.
"Dana desa yang dialokasikan Rp 1 miliar per desa adalah amanat dari Undang-Undang Desa yang disahkan tahun 2013, di era pemerintahan SBY," tegas ekonom Rizal Ramli kepada wartawan di Jakarta, senin (25/2).
Undang-undang desa tersebut jelas Rizal Ramli, diperjuangkan oleh asosiasi-asosiasi kepal desa, terutama parade Nusantara dengan ketua umumnya Sudir Santoso dan Ketua Dewan Pembina Rizal Ramli sendiri yang diperjuangkan sejak tahun 2011.
"Kemudian pembahasan undang-undang tersebut banyak dibantu oleh ketua DPR Marzuki Alie ketika itu," ungkap Rizal Ramli.
Rizal Ramli yang juga bekas Menko Kemaritiman Pemerintahan Jokowi tersebut menilai bahwa selama 4 tahun pemerintahan yang dipimpin Jokowi sekarang ini, tebaran optisme Jkowi makin lama semakin memudar. Bahkan dalam banyak hal harapan akan kehidupan yang lebih baik makin memudar.
"Ekonomi stagnan 5 persen, daya beli masyarakat merosot, pengurangan angka kemiskinan terendah sejak reformasi. Joko Widodo hanya mengurangi 450 orang miskin per tahun. Bandingkan dengan di era Presiden Gus Dur yang berhasil menurunkan kemiskinan 5,05 juta orang pertahun, Habibie 1,5 juta orang per tahun, Mega 570 orang pertahun dan SBY 840 orang per tahun," ungkap Rizal Ramli.
Rendahnya penurunan kemiskinan di masa Presiden Widodo dinilai Rizal Ramli karena garis ekonominya yang meninggalkan Trisakti, terutama karena kebijakan impor yang ugal-ugalan dan penghapusan subsidi listrik 450 VA dan 900 VA.
"Ini sangat memukul daya beli golongan menengah bawah dan di tambah pula risiko makro ekonomi Indonesia semakin meningkat selama 2 tahun terakhit. Boro-boro kedaulatan pangan tercapai, yang terjadi justru impor ugal-ugalan yang sangat merugikan petani," tegas Rizal Ramli.
Begitu juga kata Rizal Ramli di bidang kedaulatan keuangan. Boro-boro kedaulatan keuangan yang tercapai, justru utang yang semakin besar dengan yield yang merupakan salah satu yang tertinggi di kawasan Asia Pasifik. Risiko makro ekonomi Indonesia meningkat 2 tahun terakhir dalam bentuk defisit neraca perdagangan (-8,57 USD tahun 2018) dan defisit transaksi berjalan (-9,1 milyar dolar AS pada quartal 4 2018). Ini defisit neraca transaksi berjalan yang paling parah atau terbukti sejak 4,5 tahun terakhir.
"Kegagalan Jokowi untuk mencapai kedaulatan pangan dan kedaulatan keuangan terjadi karena tidak ada tidak ada konsistensi antara tujuan strategi kebijakan dan personalia. Tujuan untuk mencapai swasembada pangan dikhianati dengan impor ugal-ugalan dan penunjukan pejabat yang doyan rente," tegas Rizal Ramli.
Demikian juga dalam hal tujuan kemandirian keuangan, dikhianati dengan kebijakan pinjaman luar negeri yang jorjoran dan menunjukkan pejabat keuangan yang doyan memberikan yield import beli tertinggi yaitu 2-3% diatas negara yang ratingnya lebih rendah dari Indonesia seperti Filipina dan Vietnam. (sam)

Selasa, 05 Maret 2019

Infrastruktur Lintas Sumatera Memprihatinkan

Kondisi Jalan Lintas Sumatera rute Palembang-Jambi memprihatinkan. Sejumlah ruas jalan rusak sedang hingga berat. Waktu tempuh perjalanan meningkat karena macet panjang. Rusaknya jalan juga jadi penyebab kecelakaan yang merenggut korban jiwa.
Senin (25/2/2019), Suratman (47) sedang menunggu bantuan. Truk yang ia kemudikan terperosok di bahu Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) di Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Palembang. Sejak subuh, ia berupaya mengeluarkan truk bermuatan 23 ton minyak kelapa sawit mentah (CPO), tetapi tak berhasil.
Kondisi Jalinsum, terutama yang menghubungkan Palembang-Jambi, berlubang dan bergelombang hampir di semua ruas. Kondisi itu terjadi sejak empat bulan lalu.
Di sejumlah titik ruas jalan, debu pekat mengganggu pengendara. Di bahu jalan, banyak tumpukan tanah bekas galian.
Rabu (13/2), kecelakaan terjadi di Lubuk Karet, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin. Akibatnya, 3 orang tewas dan 10 orang luka-luka. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Supriyadi mengatakan, kecelakaan kerap terjadi di Jalinsum ruas Palembang-Jambi. Selain jalan rusak, juga ada tikungan tajam di beberapa ruas jalan. Jalan sangat sempit dibandingkan jumlah kendaraan yang lewat. Ia berharap jalan dilebarkan untuk mengurangi kemacetan dan kecelakaan.
Sabtu (23/2), Kompas menyusuri Jalinsum dari Palembang-Bayung Lencir sejauh 138 kilometer. Beberapa ruas jalan tampak rusak parah, terutama di Kecamatan Sungai Lilin dan Bayung Lencir.
Kompas menyaksikan, dua truk terguling sehingga terjadi kemacetan sekitar 7 kilometer. Untuk mencapai Kecamatan Bayung Lencir perlu waktu 7 jam. Padahal normalnya hanya 4 jam. Jalinsum merupakan jalur strategis dan jadi akes utama pengangkutan komoditas seperti karet, sawit, kayu, dan CPO.
Kepala Dinas Perhubungan Musi Banyuasin Pathi Ridwan mengatakan, pemda, perusahaan, fan masyarakat sekitar memperbaiki jalan secara swadaya. Lubang jalan ditambal dengan batu agregat. "Kami sangat berharap jalan segera diperbaiki," katanya.
Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Palembang V Syaiful Anwar menjelaskan, dari 390 kilometer panjang jalan Jalinsum yang menghubungkan Sumsel-Jambi dan Sumsel-Lampung sekitar 15 persen rusak. Hal ini akibat muatan kendaraan yang melebihi kemampuan jalan serta drainase tertutup oleh pembangunan warga di bahu jalan. Akibatnya, air hujan menggenangi dan merusak jalan.
Untuk perbaikan sejumlah ruas Jalinsum tahun 2019, dianggarkan dana Rp 1,4 triliun. (BAM)

Senin, 04 Maret 2019

Guru Mogok Mengajar Lagi

Tunjangan tahun lalu untuk perbaikan penghasilan, lauk pauk, dan insentif sebanyak 1.065 guru SMA/SMK di Mimika belum juga dibayarkan hingga Senin (25/2/2019).
Mogok guru SMA dan SMK di seluruh Kabupaten Mimika kembali terjadi, Senin (25/2/2019). Mereka akan mengajar lagi setelah dipastikan menerima pembayaran tunggakan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP), uang lauk pauk (ULP), dan insentif tahun anggaran 2018, yang totalnya Rp 22,5 miliar untuk 1.065 guru.
Sebelumnya, mogok guru di seluruh Mimika terjadi sepekan pada Oktober 2018. Saat itu, 8.380 siswa tak bisa mengikuti kegiatan belajar.
Dari pantauan kemarin, mogok ditandai unjuk rasa sekitar 500 guru yang berjalan kaki dari dua sekolah ke Lapangan Timika Indah. Mereka menuntut Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Mimika segera membayar tunggakan TPP, ULP, dan insentif bagi 1.065 guru tersebut.
Koordinator Aliansi Guru Bersatu SMA dan SMK Kabupaten Mimika, Erlince Gobai, yang ditemui di lokasi menegaskan, para guru hanya mengajar siswa kelas tiga karena sedang bersiap menghadapi ujian nasional, Maret 2019.
"Kami tak akan mengajar siswa kelas I dan II hingga Selasa ini. Jika hingga Rabu (27/2) belum ada jawaban dari Pemprov Papua dan Pemkab Mimika, kami akan melanjutkan aksi mogok mengajar," ujarnya.
Kondisi itu membuat ketiadaan aktivitas belajar di 19 SMA dan 24 SMK di Kabupaten Mimika. Para siswa kembali pulang sekitar pukul 07.00 WIT.
Sebanyak 1.065 guru yang mogok kemarin terdiri dari 304 guru berstatus aparatur sipil negara dan 761 honorer.
Besaran uang lauk pauk per guru Rp 770.000 per bulan. TPP guru di wilayah kategori kota Rp 1,5 juta per bulan, kategori pinggiran kota Rp 1,6 juta per bulan, dan jauh Rp 2 juta per bulan. Adapun insentif bagi guru honorer dari kategori kota, pinggiran, dan jauh nilainya sama dengan TPP.
Kemarin, para guru menggelar orasi dan membaca puisi tentang nasib guru di Lapangan Timika Indah. Aksi damai yang diikuti wakil guru dari seluruh SMA/SMK itu berakhit di Bundaran Timika Indah sekitar pukul 11.00 WIT.
Ditemui di Mimika, Uskup Timika Mgr John Philip Saklil mengatakan, mogoknya para guru seperti di Mimika bisa mengancam masa depan para pelajar di Papua.
"Pemprov Papua dan Pemda Mimika jangan saling melempar tanggung jawab. Para guru hanya meminta haknya. Sebab, mereka sudah melaksanakan kewajibannya mengajar para siswa," tutur John.
Sikap Pemprov Papua dan Pemkab Mimika yang tak berkomitmen mengembangkan sumber daya manusia akan menyebabkan dunia pendidikan di Papua tak berjalan optimal. Padahal, sumber anggaran yang ditetapkan Pemda mencapai triliunan rupiah setiap tahun.
April 2018, DPRD menetapkan APBD Kabupaten Mimika Rp 2,8 triliun. Jumlah penduduk di daerah ini 205.591 jiwa, berdasarkan data BPS 2018.
Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Papua Protasius Lobya berharap para guru yang mogok mengajar menghentikan aksinya. "Pemprov Papua akan membayar tunjangan tahun 2019, Maret ini," ujarnya.
Akhir tahun 2018, para wakil guru sudah diterima DPRD, bahkan juga diterima bupati. Namun, tuntutan guru belum juga diwujudkan. (FLO Kompas)

Minggu, 03 Maret 2019

Sandiaga Uno Bakal Ziarah ke Makam SSK II

Calon wakil presiden RI nomor urut 02, Sandiaga Salahuddin Uno bakal berkunjung ke Riau, 3-4 Maret 2019 mendatang. Kunjungannya sekaligus menyinggahi kabupaten Siak.
Ketua DPC Gerindra Siak Sutarno mengatakan, Sandiaga Uno melakukan safari politik ke Rumbai Pekanbaru, Dumai dan Rokan Hilir. Selain itu, pria kelahiran Rumbai Pekanbaru itu juga akan berkunjung ke kabupaten Siak.
"Rencananya nanti di Siak berkunjung ke istana Siak, salat dhuha di mesjid Syahabuddin dan ziarah ke makam Sultan Syarif Kasim II," kata dia, Rabu (27/2).
Sutarno menerangkan, kegiatan Sandiaga Uno di Siak berbeda dengan kunjungan di daerah lain. Jika di daerah lain Sandiaga Uno senang blusukan ke pasar-pasar maka di Siak agenda blusukan tidak ada dalam rencana.
"Karena menghemat waktu, jadi siang dia berangkat ke Dumai," kata dia.
Sutarno menerangkan, Sandiaga tiba di kabupaten Siak melalui Perawang dari Rumbai Pekanbaru pada Minggu 3 Maret 2019 pagi. Tiba di Pekanbaru dari Jakarta, Sandiaga beserta rombongan langsung menuju Komplek Chevron di Rumbai Pekanbaru.
"Di Rumbai ada beberapa kegiatan. Setelah itu baru menuju Siak lewat Perawang," kata dia.
Setelah sampai di Siak, Sandiaga bakal Salat duha di mesjid Syahbudin, kemudian berziarah ke makam Sultan Syarif Kasim II. Setelah itu Sandiaga akan berdialog dengan masyarakat di Lapangan Siak Bermadah, Kota Siak Sri Indrapura," kata dia.
Setelah dari Siak, dia dan rombongan menuju ke Dumai melalui Sungai Pakning-Bengkalis.
"Dalam perjalanan ini ia singgah di persawahan Sabak Auh untuk menyapa warga," tutupnya. (myo)

Agenda di Riau
- Minggu (3/3) berangkat dari Jakarta menuju Pekanbaru
- Sampai di Pekanbaru, Sandi beserta rombongan menuju Rumbai Komplek Chevron
- Pukul 08.30 WIB, Sandi akan menuju Siak dari Pekanbaru.
- Salat Dhuha di Masjid Syahbudin di Siak sekitar pukul 09.45 WIB.
- Berziarah ke Makam Sultan Syarif Kasim tepatnya di samping Mesjid Syahbudin.
- Berkunjung ke Istana Siak.
- Pukul 10.30 WIB berdialog dengan warga di Lapangan Siak Bermadah.
- Melakukan perjalanan menuju Dumai, sebelum ke kota Dumai via Sei Pakning Bengkalis.
- Singgah di persawahan daerah Sabak Auh, Kabupaten Siak.

Sabtu, 02 Maret 2019

Prabowo Janji Tak Akan Perkaya Diri dan Kroni

Prabowo Subianto bersedia menjadi calon presiden karena merasa bertanggung jawab dan ingin berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Dia bersumpah tidak akan memperkaya diri dan kroninya jika menjadi presiden.
Sumpah tersebut diucapkan di depan para ulama dan sekitar seribu simpatisan dalam acara Silaturahmi Habaib dan kiai-kiai pondok pesantren yang digelar di kediaman KH Abdullah Syaukat Siroj, Desa Sidogiri, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan. Tuan rumah acara ini merupakan anggota majelis keluarga Pondok Pesantren Sidogiri.
"Kami mencalonkan diri dan bersedia dicalonkan karena merasa ikut bertanggung jawab dan ingin berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Saya bersaksi, bahwa saya dan saudara Sandiaga Salahuddin Uno maju untuk menjadi presiden dan wakil presiden tidak ada niat untuk mencari kekayaan pribadi," kata Prabowo disambut tepukan dan suara riuh simpatisan yang sebagian besar kaum perempuan, Senin (25/2).
Ia juga menegaskan tak aka memperkaya keluarga, kerabat serta koleganya. Ia berjanji akan mengembalikan kekayaan negara untuk rakyat.
"Saya bersumpah di hadapan para habaib, ulama, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, tidak ada niat sedikitpun untuk memperkaya diri atau keluarga atau kerabat atau kawan-kawan saya. Tidak ada niat. Kami hanya ingin menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia. Kami hanya ingin mengembalikan kekayaan Indonesia ke tangan rakyat Indonesia. Itu tujuan kami," tegasnya berapi-api.
Pidato Prabowo ini disambut teriakan dari para pendukung. "Hidup Pak Prabowo!" Prabowo Presiden!" Acara silaturahmi ini dihadiri sejumlah kiai pengasuh pondok pesantren di Pasuruan dan para habaib. Antara lain KH Abdullah Syaukat Siroj dan KH Fuad Noerhasan selaku anggota majelis keluarga Pondok Pesantren Sidogiri, Habib Abu Bakar Assegaf, KH Zaini dari Pondok Pesantren Besuk dan ulama lainnya.
Acara ini dihadiri seribu lebih simpatisan dari unsur muslimat, santri dan sejumlah sayap partai seperti PIRA, PPIR serta para kader. Hadir pula simpatisan dari FPI hingga Koalisi Nasional Prabowo Presiden. (dtc)

Prabowo Terima Dukungan Purnawirawan TNI-Polri

Dukungan itu diberikan kepada Prabowo dalam sebuah kegiatan deklarasi ribuan purnawirawan TNI-Polri di Grand Pacific Hall Yogyakarta, Rabu (27/2).
Dalam pidatonya, Prabowo mengatakan bahwa dukungan purnawirawan Daerah Istimewa Yigyakarta (DIY) tersebut semakin menambah semangat untuk berjuang memenangkan Pilpres 2019.
"Saya semakin dapat kekuatan. Kami ini dan para purnawirawan ini seharusnya sudah istirahat untuk jenderal-jenderal semacam ini, apalagi yang mau dicari, bintang empat dan bintang tiga juga tanda kehormatan sudah didapat. Tapi mereka dan kita tidak rela melihat negara ini dalam keadaan tidak benar, maka mereka ini ikut berjuang," ujar Prabowo seperti dikutip dari siaran pers tim media center pasangan Prabowo-Sandiaga.
Prabowo menuturkan, para purnawirawan yang mendukungnya itu adalah orang-orang yang menggembleng dirinya saat masih aktif di TNI.
Ia mengatakan, sikap tegas yang ia dapat dari para purnawirawan tersebut membentuk karakter positif dalam dirinya.
"Merekalah yang dulu menggembleng saya, mereka yang pernah mendidik saya yang memarahi saya sehingga saya dapat berdiri di sini. Saya bukan siapa-siapa tanpa mereka," tutur Prabowo.
Selain ribuan purnwirawan TNI-Polri, hadir juga alumni Universitas se-DIY dan relawan emak-emak se-DIY.
Melihat dukungan yang diberikan, Ketua Umum Partai Gerindra ini mengatakan jika dukungan yang ia terim lahir dari berbagai kalangan. (kompas.com)

Selasa, 26 Februari 2019

Biayai atau Tutup Saja PPLP/PPLM!

Nasib PPLP/PPLM sangat miris. Para atlet yang harusnya dijaga asupan gizi, kalori, kini terpaksa makan mie instan. Pihak katering tak lagi memasok makanan karena sudah 40 hari tak dibayar.
Kondisi ini berawal dari hilangnya anggaran PPLP/PPLM di APBD Riau 2019. Sebelumnya, anggaran "pabrik atlet" ini ada di Dispora Riau. Namun pada APBD 2019, tak ada lagi alokasi dana untuk PPLP PPLM.
Para atlet dan pelatih PPLP/PPLM pun gerah. Mereka mendatangi Dispora Riau dan Sekdaprov Riau, Ahmad Hijazi. Apalagi, sempat beredar kabar "pabrik atlet" Riau itu akan dilikuidasi karena tak ada dana.
Saling menyalahkan lalu mulai terdengar. Dispora menyebut sudah mengajukan di R-APBD namun dicoret. Sedangkan Sekdaprov menyalahkan Dispora karena alpa memasukkan anggaran PPLP/PPLM, dan minta Dispora menggunakan prioritas agar PPLP/PPLM tetap berjalan. DPRD? Mereka anteng saja.
Akhirnya, Sekdaprov berinisiatif menggunakan "sedikit" dana CSR Pemprov Riau untuk membiayai PPLP/PPLM, itupun hanya untuk tiga bulan ke depan. Begitu pula Dispora, akan memprioritaskan pembiayaan PPLP/PPLM. Hanya untuk tiga bulan, terhitung dari Januari lalu.
Namun kini baru Februari, dan para atlet sudah tidak makan. Padahal, mereka sedang bersiap menghadapi Popnas 2019 di Papua, Oktober 2019. Para pelatih pun mengaku tidak bisa memaksa atlet latihan. "Bisa mati anak orang, mereka tidak makan."
Puluhan pelatih ini sudah menghadapi Kepala Dispora Riau, Doni Aprialdi, Senin (18/2) lalu. Namun Doni angkat tangan, dan mempersilahkan para pelatih mengadu ke Sekdaprov. Hasilnya? Belum ada!
Koordinator pelatih PPLP/PPLM, Hasnor, Selasa (19/2) mengatakan, mereka disuruh menunggu dua hari sementara Dispora dan Sekdaprov membahas hal ini. "Kami di suruh nunggu informasi dari Dispora. Sementara untuk makan minum atlet tidak ada. Atlet dusuruh puasa mungkin oleh pemerintah," papar pelatih atletik Riau ini.
Ini kisah memalukan. Entah bagaimana ceritanya, eksekutif dan legislatif Riau alpa memasukkan dana "pabrik atlet" Riau di APBD 2019. Sama sekali tak ada, nol!
Padahal, para atlet dan pelatih setiap hari berlatih keras untuk mengharumkan Riau di regional, nasional, dan membela Indonesia di internasional. Namun bagi para eksekutif dan legislatif Riau, mungkin anggaran perjalan dinas jauh lebih penting daripada mencetak atlet.
Apapun alasannya, kondisi ini tak lazim. Pemprov dan DPRD Riau tak usah mencla-mencle. Lanjutkan membiayai PPLP/PPLM atau tutup saja sekalian! Daripada menyiksa atlet dan pelatih yang berjuang demi nama daerah bahkan negara, namun mereka tak diberi makan. Itu keterlaluan!

Prabowo Siap Adu Gagasan di Debat

Demi menyambut debat, Prabowo terlihat mengurangi kegiatannya di hadapan publik pada Sabtu (16/2).
Prabowo berdiskusi dengan beberapa pakar dirumahnya di Hambalang, Bogor. Di tempat yang sama, dia juga menggelar acara senam pagi bersama sekitar 1.000 perempuan sukarelawan.
Seusai bersenam pagi, Prabowo sempat berpesan kepada para sukarelawannya untuk turut berjuang dalam Pilpres 2019. Salah satunya adalah datang ke tempat pemungutan suara untuk mencoblos dan kemudian mengawal suara itu. Mudah-mudahan dengan senam ini kami semua semakin rileks," ujar penggagas acara, Muchlido Apriliast.
Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga UNO, Sudirman Said, menyatakan, Prabowo telah siap menyambut debat hari ini. Prabowo sudah menguasai tema-tema yang ada. Beberapa tema itu sudah tertuang dalam bukunya, Paradoks Indonesia. "Tim hanya update perkembangan terbaru," kata Sudirman.
Sudirman Said mengatakan, inti dari konsep Prabowo adalah swasembada pangan, air, dan energi. "Jika mengacu strategi, Prabowo akan mengangkat isu swasembada pangan, energi, kemudian infrastruktur," katanya.
Sudirman menuturkan, cawapres pendamping Prabowo, yaitu Sandiaga Uno, aktif terlibat dalam persiapan debat hari ini. Ia ikut berdiskusi dengan tim BPN dan para ahli.
Namun, Sudirman belum bisa memastikan kehadiran Sandiaga pada debat hari ini.

Kisah Yusuf Makan Sepiring Berdua Dengan Prabowo di Hutan

Air mata Muhamad Yusuf (65) meleleh saat bertemu dengan Prabowo Subianto, mantan komandannya. Tak lama kemudian, purnawirawan angkatan darat itu langsung memeluk Prabowo yang berdiri didepannya.
Keduanya nampak berbicara sejenak di tengah ratusan massa yang menyambut Prabowo di GOR Majapahit, Mojokerto pada Minggu (24/2) kemarin. "Semoga bapak menjadi presiden, saya dukung bapak," kata Yusuf sambil meneteskan air mata.
Prabowo terlihat menenangkan bawahannya itu dan memeluknya dengan erat.
"Terimakasih atas doanya," bisik sang jenderal. Ya, Yusuf sengaja datang ke Mojokerto karena ingin bertemu dengan Prabowo. Dia juga berkeliling untuk meyakinkan kawan-kawannya agar memilih Prabowo menjadi presiden.
"Begitu saya tahu jadwalnya langsung ke sini, saya kemarin dari Banyuwangi," kata pria yang kini tinggal di Bandung itu kepada Kantor Berita RMOL Jatim, Senin (25/2).
Yusuf mengaku lama menjadi bawahan Prabowo. Dia mengenal atasannya itu saat pangkatnya masih perwira menengah.
"Karena beliau saya bangga dan semoga menjadi Presiden," tambahnya.
Yusuf bercerita, dia mendampingi Prabowo sejak bertugas di timor leste puluhan tahun yang lalu.
Menurut dia, Prabowo adalah seorang atasan yang peduli dan perhatian dengan bawahannya.
Yusuf masih ingat ketika dia harus makan sepiring berdua, di tengah hutan, wilayah Viqueque, Timor Leste. "Waktu itu kami makan sepiring berdua, saya pertama nggak mau. Tapi Pak Prabowo ngotot memerintah saya harus makan," tandasnya.
Yusuf juga masih ingat bagaimana Prabowo pernah bertempur di Mapenduma menghadapi pemberontak di Papua. Ketika itu, dia bersama Prabowo mengejar para pemberontak untuk merebut sandera.
Meski diberondong tembakan dari atas bukit, Prabowo bersama anak buahnya tetap nggak gentar untuk mengejar.
"Kita kontak tembak di hutan, Pak Prabowo juga ikut bertempur waktu itu," tambahnya lagi.
"Beliau memimpin langsung. Sebagai komandan dia tidak hanya duduk di kursi, tapi beliau di lapangan. Kalau orang berbicara tidak benar saya nggak percaya. Karena saya puluhan tahun bersama beliau. Hidup mati bersama beliau," pungkasnya.